Dana Hibah dan Bansos Diduga Dikorupsi

00-FOTOA-HLL

GELEDAH – Kasi Pidsus Kejari Palu, Evrifel bersama Kasi Pidum, R Idrak memimpin langsung  penggeladahan dokumen terkait dana hiba dan Bansos yang dikelolah DPPKAD Kota Palu,  Rabu 27 April 2016.(HAMDI ANWAR)

Kejari Geledah Kantor DPPKAD Kota Palu
PALU, PE –  Kejaksaan Negeri Palu mengendus  dugaan korupsi di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Palu. Rabu 27 April kemarin, Sejumlah penyidik Kejari Palu yang dipimpin  Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Palu Evrifel, menggeledah sejumlah ruangan di kantor DPPKAD Kota Palu. Hasil penggeledahan yang berlangsung tiga jam itu, (09.30 hingga 11.30), penyidik mengangkut sejumlah dokumen penting yang berasal dari tiga ruangan berbeda, masing-masing ruangan Kepala DPPKAD Kota Palu, Irmawati Alkaf dan ruang kerja bagian perencanaan serta bidang anggaran. Tak hanya berkas, penyidik menyita sejumlah laptop dan komputer.

Dari pantauan media ini, sejumlah berkas dan surat yang disita itu bertuliskan realisasi dana hibah tahun 2015. Ada juga dokumen yang bertuliskan bantuan pembangunan masjid, bantuan partai politik serta hibah Panitia Pengawasan Pemilih (Panwasli) dan hiba KPU. Termasuk juga berkas yang bertuliskan realisasi dana hiba untuk Yayasan Politeknik Nosarara Nosabatutu.
Kemudian, dokumen yang berisi berkas daftar penerima belanja tak terduga dan realisasi belanja hibah badan/lembaga swasta hingga  belanja hibah untuk kelompok masyarakat dan perorangan, juga ikut diangkut oleh korps berbaju cokelat itu ke kantornya.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Palu Evrifel, mengungkapkan, penyaluran dana hibah dan bansos patut diduga tidak sesuai petunjuk teknis (juknis) yang termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 39 tahun 2012 tentang perubahan atas Permendagri nomor nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD.

Kejari akan menyasar dugaan  korupsi dana hibah dan bantuan sosial (bansos) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Palu tahun anggaran 2015.
Menurutnya, jumlah dana hiba dan Bansos yang dikelola di DPPKAD tahun anggaran 2015 tersebut sebesar Rp33 miliar lebih untuk dana hiba dan Rp7miliar lebih dana Bansos. Meski begitu, Evrifel mengaku belum dapat memublikasikan  model penyelewengan terhadap dana tersebut. ”Kalau bentuk pelanggarannya itu belum bisa kami ungkap sekarang. Karena kami baru memulai penyidikan,” elaknya.

Sebelumnya kata Evrifel, pihaknya telah melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran penyaluran dana hibah dan bansos itu. Bahkan penyidik telah meminta keterangan terhadap 10 pegawai  lingkup DPPKAD Kota Palu. ”Mengingat ini sudah dalam tahap penyidikan, kami pastikan akan ada tersangka. Namun  belum bisa kami publikasikan sekarang,” terang Evrifel saat ditanya pejabat yang menjadi tersangka pada kasus.

Di tempat yang sama Kepala Seksi  Pidum Kejari Palu, R Idrak menjelaskan,  pihaknya telah menemukan dua alat bukti sah sebagai landasan untuk memulai tahap penyidikan.  ”Kami memang belum menetapkan tersangka meskipun sudah penyidikan. Namun begitu sudah ada bayangan. Tinggal tunggu  waktunya saja,”tambah Idrak.

Sejauh ini pihaknya belum dapat menyampaikan  indikasi kerugian negara dalam kasus ini.  Sekretaris DPPKAD Kota Palu, Asharini, mengatakan, pada prinsipnya pihaknya kooperatif terhadap langkah Kejari Palu ini. Bahkan sebelumnya kata Asharini beberapa pegawai sudah dimintai keterangan oleh penyidik. (mdi)