DKPP

Dilaksanakan Paling Lambat 7 Hari

PALU, PE — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memutuskan untuk merehabilitasi Tiga anggota Panwas Kabupaten Morowali Utara. Mereka adalah, Muhammad Lutfi, Ketua Panwas Morowali Utara, Andi Zainuddin, anggota Panwas Morowali Utara dan Dhian Rosmery Pombalawo, anggota Panwas Morowali Utara. Mereka dinyatakan tak bersalah dalam kasus dugaan pelanggaran etik oleh pengadu. Keputusan tersebut diambil dari hasil sidang dengan agenda pembacaan Putusan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Kamis 3 Desember 2015. Sidang ini juga disiarkan melalui video conference dan bisa disaksikan di Bawaslu provinsi terkait.
Selain Panwas Morowali, DKPP juga merehabilitasi Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai, Supriadi Djafar. Dia pun dinyatakan tak bersalah seperti yang dilaporkan pengadu.
Ketua majelis Jimly Asshiddiqie dan anggota majelis Nur Hidayat Sardini, Ida Budhiati, Valina Singka Subekti, Endang Wihdatiningtyas, Saut H Sirait, dan Anna Erliyana juga memutuskan 11 perkara dan 1 ketetapan. Selain empat penyelenggara pemilu dari Sulteng ini, ada 16 penyelenggara Pemilu, lain yang oleh DKPP direhabilitasi nama baiknya Mereka dinyatakan tidak melanggar kode etik sebagaimana didalilkan oleh para Pengadu.
Selain mereka, DKPP kembali menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada empat penyelenggara Pemilu. Mereka terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. Salah satunya adalah Sumaila, anggota KPU Kabupaten Mamuju Utara Sulawesi Barat.
Penyelenggara Pemilu yang mendapatkan sanksi pemberhentian tetap adalah masing-masing dari Panwas Kab. Pesisir Selatan dan Panwascam IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, Panwas Boven Digoel Provinsi Papua, dan anggota KPU Kabupaten Mamuju Utara Sulawesi Barat. Pada saat bersamaan, DKPP juga menjatuhkan sanksi kepada 14 (empat belas) penyelenggara Pemilu. Yaitu, sanksi peringatan kepada tiga penyelenggara Pemilu dan peringatan keras terhadap 11 (sebelas) penyelenggara Pemilu.
DKPP juga menerbitkan Ketetapan terhadap perkara KPU Dogiyai Provinsi Papua. Pasalnya, lima Teradu (Didimus Dogomo, Yohanes Iyai, Ev Emanuel Keiya, Yulianus Agapa, dan Palfianus Kegou) yang diadukan ke DKPP sudah tidak lagi menjabat sebagai penyelenggara Pemilu.
Menurut Jimly, seluruh KPU dan Panwas kabupaten/kota yang terkait dengan perkara yang sudah diputus ini segera menggelar rapat di internalnya. Sedangkan terhadap KPU dan Bawaslu sebagai atasannya diminta untuk segera menindaklanjuti putusan ini. “Putusan ini harus dilaksanakan paling lambat tujuh hari setelah dibacakan,” jelas dia. (dkpp/aaa)