SIGI, PE – Pelaksana tugas (plt) Ketua DPC PDIP Sigi Mimi Lutmila mengaku bersedia menjadi sebagai tenaga ahli fraksi PDIP di DPRD Sigi. Hal ini dilakukannya bukan karena upah yang didapat, namun ia berpegang teguh pada program ‘Ayo Kerja’ Presiden Jokowi. “Sebesar dan sekecil apapun peran itu tidak jadi masalah, kehadiran saya hanya untuk menyumbangkan kelebihan untuk membangun daerah. Saya tidak melihat besaran pamrih. Saya hanya berpegang pada pesan pak Jokowi di program ayo kerja, ” kata Mimi Lutmila saat dihubungi Palu Ekspres, Rabu 14 Oktober.
Menurut Mimi, keputusan Fraksi PDIP menunjuk dirinya sebagai tenaga ahli sudahlah tepat dan ia tidak merasa malu atas profesi tersebut. Menurutnya, tenaga ahli jangan dianggap sebelah mata, karena untuk menunjuk tenaga ahli tentunya perlu mengedepankan asas kapasitas, kapabilitas keahliannya terukur melalui suatu uji kompetensi.
Sebagai kader partai, ia akan tunduk pada keputusan dan ketentuan partai besutan mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri ini. Putusan partai salahsatunya adalah menempatkan dia sebagai tenaga ahli fraksi PDIP di DPRD Sigi. ”Jabatan ini adalah amanah yang mesti dipertanggungjawabkan baik di mata Partai maupun di mata tuhan,” tambahnya.
Ia yakin dengan pengalaman organisasinya selama ini, ia dapat merubah citra PDIP baik di DPRD maupun ditingkat pengurus partai. Lobi politik dari tingkat kabupaten, provinsi dan kabupaten kata Mimi bisa membantu membangun partai ini lebih baik. Cita-cita partai untuk kesejahteraan rakyatpun kata Mimi diharapkan bisa tercapai.
Ia pun mengingatkan setiap kader PDIP harusnya loyal terhadap ketentuan partai. Para kader juga dituntut memahami keinginan rakyat, mendidik dan menuntun rakyat untuk membangun kesadaran politik, menanamkan keyakinan atas kemampuan rakyat, sehingga bisa menggerakkan ideologis yang membumi. Profesi tenaga ahli menurut Mimi adalah jabatan yang memerlukan keahlian dan pengalaman tersendiri dalam bidang politik ketatanegaraan, yang jika kita mau hitung bahwa ada 2.000 lebih tenaga ahli fraksi sekabupaten/kota di seluruh indonesia yang setuju bahwa profesi mereka semua bukanlah profesi yang memalukan dan merusak citra dan kewibawaannya. ”Mari kita mengawal kerja politik ideologis yang membumi tersebut, tutupnya. (mg2)
