BERPOLEMIK. Pembangunan Taman Pantai Talise dengan nama anjungan nusantara menuai polemik tidak hanya dikalangan DPRD Sulteng. Pemkot sebagai pemilik lahan, juga belum menyepakati penetapan nama itu. Tampak taman anjungan nusantara yang saat ini proses pembangunannya memasuki tahap finishing.
PALU,PE-Pemberian nama ‘Anjungan Nusantara’ pada taman di kawasan Pantai Talise terus menuai protes dari sejumlah pihak. Termasuk dari pemerintah Kota Palu. Kasubag Kebijakan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu, Ibnu Mundzir, salah satu yang keberatan dan protes dengan nama Anjungan Nusantara tersebut. Menurutnya, proyek yang dikerjakan Dinas PU Cipta Karya Sulteng itu terkesan berjalan sendiri tanpa koordinasi dengan pihak pemkot selaku pemilik wilayah.
Seharusnya kata Ibnu, penetapan nama itu melibatkan semua pihak termasuk masyarakat.
“Kalau perlu sebenarnya penetapan nama itu harusnya disayembarakan sehingga ciri Kota Palu bisa tetap melekat,”kata Ibnu Mundzir. Dia mengkritisi nama Pantai Anjungan Nusantara yang menurutnya sama sekali tidak mencirikan identitas Kota Palu.
“Saat ini kalau mau mencari referensi itu bisa melalui situs on line. Biasanya kalau searching di goggle, memang muncul pantai anjungan nusantara, tapi yang akan terjadi kemudian orang-orang tidak akan tahu kalau itu Kota Palu karena tidak ada ciri lokalnya,”ujar Ibnu.
Isu yang berkembang kata Ibnu menyebutkan nama Anjungan Nusantara merujuk pada kegiatan penyelenggaraan hari nusantara yang pernah digelar di Pantai Talise dan dihadiri Wakil Presiden RI Budiyono di kala itu.
“Informasi yang yang pernah beredar begitu. Tapi sampai saat ini kami tidak pernah diajak berkoordinasi soal penetapan nama taman itu,”kata Ibnu.
Sementara, Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Bappeda dan PM Kota Palu, Arwin, menuturkan, kontraktor pelaksana proyek hanya pernah sekali berkoordinasi ke Bappeda. Namun koordinasi itu sama sekali tidak membahas soal penetapan nama.
“Mereka datang hanya untuk meminta tolong mediasi dengan warga sekitar yang menolak pembangunan taman itu, bukan untuk membicarakan penetapan nama,”kata Arwin.
Arwin pun menilai, kontraktor pelaksana proyek tersebut mengabaikan etika tata krama ketika proyek itu dilangsungkan. Pihak kontraktor tak sama sekali menyampaikan surat laporan pembangunan secara resmi kepada Pemkot Palu.
“Saya tidak tahu kalau laporan itu disampaikan ke pemerintah kecamatan atau kelurahan. Tapi yang jelas hingga saat ini Bappeda belum menerima surat laporan itu,”pungkasnya. Seperti diketahui nama Anjungan Nusantara menuai protes dari sejumlah pihak karena dinilai mengabaikan nilai historika dan unsur lokal dari keberadaan pantai tersebut. (mdi)
