Pemprov Perlu Perketat Perdagangan Antar Provinsi

  • Whatsapp

PALU EKSPRES, PALU – Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (TPID Sulteng) kembali menggelar High Level Meeting TPID di Hotel Best Western Palu, Kota Palu, Senin (28/8). Rapat dipimpin Sekdaprov Sulteng sekaligus Ketua TPID Sulteng Hidayat Lamakarate. Serta diikuti seluruh anggota TPID Sulteng, TPID Kota Palu, Donggala dan Sigi Biromaru.

Hidayat mengawali sambutan dengan meminta anggota TPID memberi informasi tentang kendala mengendalikan harga. Termasuk memberi masukan langkah konkrit yang harus diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hidayat berharap anggota TPID melaporkan perkembangan implementasi dari roadmap pengendalian inflasi yang telah disusun. Kepala Perwakilan BI Sulteng, Miyono dalam kesempatan itu menjelaskan inflasi Sulteng secara umum.

Bacaan Lainnya

Menurutnya, hingga Juli 2017 Inflasi Sulteng tercatat 0,05persen (mtm) atau 4,87persen (yoy). Miyono mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil pihak terkait dalam upaya menekan inflasi tersebut. Seperti Bulog, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Polda Sulteng, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulteng.

“Semua pihak berpartisipasi aktif melakukan SIDAK dan pasar murah selama Ramadhan. Sehingga inflasi Sulteng pada bulan tersebut tercatat sebagai sebagai salah satu daerah dengan inflasi terendah di Kawasan Sulampua,”kata Miyono.

Miyono mengingatkan pentingnya menjaga inflasi pada tingkat yang rendah. Itu menurutnya adalah upaya mendorong penurunan tingkat suku bunga perbankan serta menjaga daya beli masyarakat.

Salahsatu masalah yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut kata Miyono adalah pemantauan dan pengawasan perdagangan antar provinsi. Hal itu kata Miyono ditengarai menjadi pemicu berkurangnya stok bahan pangan di wilayah Sulteng.

“Ini sering memberi dampak pada kenaikan harga,”sebutnya. Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Kesra Sulteng, Bunga Elim Somba, mengingatkan kembali komitmen hasil rapat koordinasi perekonomian 2017 yang di Ampana Juli 2017 silam.

Kesimpulan rapay kala itu diantaranya pemberlakuan kebijakan satu harga BBM dan gas di seluruh wilayah Sulteng. Juga membudayakan konsumsi ikan air tawar untuk mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi ikan air laut.

“Karena konsumsi ikan air laut juga sering menjadi komoditas penyumbang inflasi,”jelasnya. Adapun kesimpulan TPID antara lain langkah pendataan pelaku usaha yang terlibat dalam distribusi bahan pangan. Pengawasan perdagangan antar provinsi secara lebih ketat.

Karena itu diperlukan kajian lebih lanjut perihal penerbitan regulasi sebagai dasar hukum pengendalian pergerakan barang keluar dari suatu daerah. Rapat juga menyimpulkan adanya penindakan tegas terhadap pelaku usaha menengah besar yang masih menggunakan tabung Elpiji 3kg. Serta permintaan penambahan jadwal penerbangan dari dan ke Kota Palu kepada maskapai penerbangan.

(mdi/Palu Ekspres)

Pos terkait