Gubernur Soroti Minimnya Suplai Listrik PLTA Sulewana

  • Whatsapp

 

Komisi VI Janji Mediasi ke PLN
PALU,PE – Suplai daya listrik PLN dari PLTU Sulewana Kabupaten Poso ke wilayah Kota Palu menjadi salah satu topik diskusi dalam rapat kunjungan kerja anggota Komisi VI DPR-RI bersama Pemprov Sulteng, Senin 10 Agustus 2015 di ruang Polibu Kantor Kantor Gubernur.
Gubernur Sulteng Drs H Longki Djanggola, di hadapan tim Komisi VI DPR-RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Heri Gunawan menyorot jumlah daya yang dialokasikan ke wilayah sulteng. Sebab menurutnya, daya yang dihasilkan PLTU Sulewana diketahui sebesar 135 Megawatt (MW). Namun nyatanya suplay listrik yang terealisasi saat ini baru sebesar kurang lebih 30MW.
“ini yang kami tidak mengerti kenapa hanya sekian daya yang disuplai ke Sulteng. Sementara  PLTU tersebut berada di wilayah Sulteng, Ini yang kadang-kadang kami gregetan juga melihatnya,” kata Longki.
Padahal menurut informasi kata Longki, potensi daya listrik yang sebenarnya mampu dihasilkan PLTU Sulewana bisa mencapai 700 MW. Hal tersebut katanya, perlu mendapat perhatian dari Komisi VI DPR-RI, dimana BUMN merupakan salah satu mitra kerjanya.
“Setiap kami tanyakan ke PLN alasannya selalu alasan klasik katanya masih akan ditambah lagi. Nah ini saya tidak tahu apa sebenarnya permasalahan yang terjadi. Ini salah satu penyebab terjadinya kekurangan energi di Sulteng,” sebut Longki menyampaikan permasalahan terkait kesiapan infrastruktur Sulteng.
Selain soal energi, Longki juga meminta agar Komisi VI DPR-RI memediasi pembebasan lahan HGU yang berada di Kota Palu. Menurutnya, Sulteng masih banyak memiliki lahan yang bisa dimanfaatkan namun kenyataannya lahan –lahan itu dikuasai pengusaha dalam Hak Guna usaha (HGU). Dimana katanya, pengusaha itu mayoritas berasal dari Jakarta.
“Semua lahan itu mayoritas ditelantarkan. Karena memang mereka cuma mengagungkan sertifikat itu ke BANK,”ujar Longki.
Menanggapi persoalan energi, Wakil Ketua Komisi VI DPR-RI Heri Gunawan mengungkapkan memang saat ini proyek yang dilakukan PLN pada umumnya bermasalah. Makanya kata dia persoalan ini juga menjadi salah satu prioritas agenda yang akan di bawah dalam pembahasan bersama mitra nantinya. “Kami memang telah mengagendakan  pertemuan denga pihak PLN,”katanya. (mdi)

Pos terkait