oleh

Gubernur Ternyata Setuju Reklamasi Teluk Palu

KUKUHKAN WPL – Longki Djanggola didampingi Ny Zalzulmida Djanggola dan Plt ketua Demokrat Kota Palu, Lusy Shanti saat pengukuhan WPL di Lapangan Abadi Talise – Palu, Minggu 1 November 2015.

Di Depan Relawan, Longki Anggap Belum Saatnya Reklamasi
PALU,PE – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah mengeluarkan surat rekomendasi persetujuan reklamasi kawasan teluk Pantai Talise. Surat rekomendasi yang ditandatangani Gubernur Longki Djanggola tersebut bernomor 503/52/RO.ADM EKON tanggal 25 Oktober 2012. Rekomendasi ini merupakan balasan dari permohonan PT Yauri Property Investama.

Sejumlah pertimbangan atas rekomendasi persetujuan itu antara lain: Undang-Undang RI nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang RI nomor 27 tahun 2007 tentang pedoman perencanaan kawasan perkotaan, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 1 tahun 2008 tentang pedoman perencanaan kawasan perkotaan, Surat perjanjian pemanfaatan sebagian daerah perairan untuk reklamasi dalam kawasan perairan Kota Palu, antara Pemkot Palu dan PT Yauri Property Investama nomor 552/1956PHBKI & 05/VI/YPI /2012 tanggal 1 Maret 2012, Surat Kepala Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu nomor 60/973/VII/DPRP/2012 tanggal 25 Juli 2012 perihal keterangan rencana kota, rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu nomor 30/UM/DPRD KOTA/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012, Surat Kepala Dinas Pertanian,Kehutanan dan Kelautan Kota Palu nomor 523/2199/KP tanggal 19 Oktober 2012 perihal pertimbangan teknis pemanfaatan perairan.

Atas pertimbangan itu maka dalam rekomendasi Gubernur Sulteng disebutkan, bahwa sesuai dengan hal tersebut di atas dan sesuai surat saudara nomor 101/eks/PT YPI/VII/2012 tanggal 18 Oktober 2012 perihal permohonan rekomendasi persetujuan, dengan ini disampaikan pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendukung rencana saudara untuk mengelola wilayah pesisir Pantai Talise (Sesuai dengan studi parameter teknis) dalam rangka meningkatkan manfaat dan nilai tambah dari aspek teknis, lingkungan dan sosial ekonomi,dengan memenuhi segala persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk proses selanjutnya.

Isi rekomendasi ini bertolak belakang dengan pernyataan Longki Djanggola saat pengukuhan relawan  Gerak Juang Wanita Pendukung Longki, Asosiasi Pekerja Bangunan dan asosiasi pengemudi angkutan Kota Kota

Palu di Lapangan Abadi, Minggu 1 November. Pada kesempatan itu Calon Gubernur Nomor Urut 2, Longki Djanggola mengeluarkan pernyataan keras terkait reklamasi  pantai Teluk Palu dan koordinasi pembangunan. “Lahan daratan masih luas di  Kota Palu. Coba tengok di kanan bapak dan ibu sekalian. Kita belum perlu  reklamasi pantai Teluk Palu atau pantai-pantai lainnya dengan alasan  apapun,” tandas Longki saat berorasi depan ribuan relawan. Pernyataan  Longki disambut riuh rendah oleh ribuan relawan.

Ia juga menggarisbawahi  soal koordinasi antarpemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Sulawesi  Tengah. “Pembangunan di kabupaten dan Kota harus saling koordinasi, agar tanggung jawab bisa dipikul bersama. Karena baik dan buruknya pada giliran  akhirnya masyarakatlah yang akan merasakan dampak baik atau buruknya,”  hemat Longki. Longki juga menyinggung soal perkantoran dinas di Kota Palu  yang sampai saat ini masih mengontrak.

Seperti yang diketahui sejumlah  kantor dinas, kantor camat dan kantor kelurahan di Kota Palu selama 10  tahun terakhir hanya menumpang di gedung atau rumah kontrakan. Pada  kesempatan sama, Longki juga mengundang ribuan relawan untuk mengikuti kampanye akbar pada 5 Desember 2015 di Lapangan Vatulemo, Kota Palu. Kampanye di Lapangan Abadi Talise itu tidak kurang tiga jam lamanya. Longki didampingi Zalzulmida Aladin Djanggola, sejumlah pengurus partai pengusung dan pendukung serta anggota DPRD Kota dan DPRD Sulteng. (aan/mdi)

News Feed