“Dan seluruh kegiatan yang dilaksanakan diharapkan dapat bermanfaat yang besar kepada masyarakat,” harapnya. Gubernur Longki mengingatkan OPD yang menangani dana hibah dan bantuan untuk berhati – hati dalam pengelolaannya.
Karena OPD pengelolah tidak memberikan anggaran itu jika tidak menyodorkan proposal permohonan. Agar penerimanya jelas. “Karena kalau tidak jelas akhirnya kita yang kena getahnya. Dan kalau jelas proposalnya untuk apa bantuan yang diberikan maka hal itu pasti dapat dipertanggungjawabkan,”tekan gubernur. Terkait pelaksanaan kordinasi dan supervisi KPK, Longki meminta seluruh OPD segera mempersiapkan diri untuk tindaklanjuti korsup KPK. “Korsup KPK rencananya akan kembali digelar akhir Oktober 2017 ini,”pungkasnya.
(mdi/Palu Ekspres)
