Dipaksa Mundur, Kades Tinggede Letakkan Jabatan

  • Whatsapp

INT

PALU, PE – Tidak perlu menunggu waktu lama bagi Kepala Desa Tinggede Aslam LB, untuk meletakkan jabatannya. Tiga jam didemo warganya, sang kades dengan legowo memenuhi aspirasi warganya. Mundur.

Bacaan Lainnya

Sabtu 23 Juli lalu, ratusan warga Tinggede – Kecamatan Marawola, Sigi menggelar demonstrasi penolakan terhadap  kepala desanya. Penolakan itu dilatari tuduhan penyalahgunaan keuangan desa, khususnya alokasi dana desa (ADD) yang diklaim nilainya ratusan juta rupiah.

Tudingan sepihak itu, tidak hanya dialamatkan ke kepala desa,  perangkat desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga tak luput dari tuduhan ikut menikmati dana desa. Ada lima tuntutan yang disampaikan oleh juru bicara demo, Masse pada aksi yang berlansung di halaman kantor desa.

Di antaranya, meminta kepala desa turun, membentuk BPD yang baru dan penggantian perangkat desa lainnya. Jika tuntutan itu tidak diindahkan, warga tidak akan mengakui kepemimpinan kepala desa dan menyegel kantor serta membekukan aktivitas pemerintahan desa terakhir memboikot semua kegiatan pemerintahan di desa itu.

Tiga jam berorasi, Camat Marawola, Hasyim Thahir muncul di tengah-tengah kerumunan demo. Dikawal Polisi berpangkat Ajun Komisaris Polisi, Hasyim berusaha menenangkan warga. Menurut Hasyim Thahir, menurunkan kepala desa tidak bisa semena-mena tetapi harus ada mekanismenya.

Ia kemudian meminta kantor desa tidak disegel. Permintaan Camat itu tidak digubris pendemo. Sesaat kemudian, anggota BPD demisioner menjelaskan, perihal suasana pemerintahan desa. Menurut dia, anggota BPD  kini sudah demisioner dan proses pembentukan BPD yang baru sudah akan dilakukan.

Ia menolak tuduhan warga bahwa BPD melakukan penyalahgunaan keuangan desa. ”Kami hanya menerima hak kami per triwulan. Soal ini bisa dicek ke pembukuan,” bantahnya.  Pagi ini juga kepala desa akan mundur. ”Dia sudah menulis surat pernyataan mundur dari jabatannya. Jadi tuntutan warga sudah terpenuhi,” katanya. Namun pernyataan anggota BPD ini tidak diterima oleh warga. Mereka tetap meminta kepala desa hadir untuk menyampaikan sikapnya itu. (kia)

Pos terkait