PALU EKSPRES, PALU – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Palu, saat ini sedang menunggu kebijakan resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, terkait perubahan model Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yang tidak lagi menggunakan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) melainkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Kepala Disdikbud Kota Palu, H. Ansyar Sutiadi mengaku pihaknya belum menerima kebijakan resmi tertulis terkait hal tersebut dari Mendikbud. Menurutnya, itu masih menjadi wacana yang berkembang di media.
“Itu baru omongan di media, kebijakan tertulisnya saya lihat belum turun. Jadi kita menunggu tertulisnya dulu, bagaimana suratnya Pak Menteri apakah Permen (Peraturan Menteri) atau dalam bentuk apa,” kata Ansyar, saat dihubungi, Selasa 29 Januari 2019.
Ansyar menjelaskan, perubahan tersebut nantinya akan menyangkut pada sistem aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik), sehingga pihaknya belum dapat mengambil langkah apapun jika belum ada dasar kebijakan resmi dari Kemendikbud.
“Apapun namanya yang dikeluarkan oleh Kemendikbud itu menjadi dasar kami. Saat ini kami belum bisa berbuat apa-apa terkait itu, karena belum jelas bagaimana nanti mengintegrasikannya dengan NIK itu,” ujarnya.
Dilansir dari laman daring jpnn, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 akan menggunakan NIK (nomor induk kependudukan) siswa. Artinya, mulai tahun ini nomor induk siswa nasional (NISN) tidak berlaku lagi. Dengan pergantian NISN ke NIK, menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy pemerintah akan dengan mudah mengawasi pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun.
“Seluruh siswa tidak lagi memakai NISN cukup dengan NIK karena kami akan mengintegtasikan antara dapodik (data pokok kependidikan) dengan data kependudukan dan pencatatan sipil,” ungkap Menteri Muhadjir di kantornya, Selasa (22/1/2019).
Penggunaan NIK siswa, lanjutnya, bisa untuk sistem zonasi. Di mana bisa menggunakan sumber data keduanya. Baik data kependudukan atau dapodik.
(abr/palu ekspres)
