PALU EKSPRES, PALU- Gubenur Sulteng H Longki Djanggola melantik dan merotasi sedikitnya 19 pejabat eselon II a dan eselon IIb dalam jabatan pejabat tinggi pratama lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng, Jumat 1 Februari 2019.
Syaifullah Djafar yang menjabat sebagai Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, termasuk salah satu yang tidak bergeser, bahkan sejak Gubernur Longki menjabat Gubernur, periode pertama hingga kedua ini. Ia tetap solid di jabatannya yang banyak berurusan dengan infrastruktur.
Dari 24 pejabat, beberapa diantaranya tidak bergeser dari kursi jabatan sebelumnya. Sembilan pejabat itu antara lain Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Sulteng, Imam Gazali.
Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Trie Iriani Lamakampali.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulteng, Bartholomeus Tandigala. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Sulteng, Syaifullah Djafar. Kepala Dinas Kehutanan, Nahardi.
Kemudian Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Hasanuddin Atjo. Kepala dinas pangan, Abdullah Kawulusan. Kepala dinas lingkungan hidup, Abdul Rahim. Serta asisten Administrasi Ekbang dan Kesra, Bunga Elim Somba.
Sementara pejabat yang mengalami pergeseran antara lain, Sisliandy dari jabatan lama kepala biro (Karo) adminstrasi embangunan dan SDA menjadi Kepala Dinas Perhubungan.
Asri, jabatan lama Karo Organisasi menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulteng.
Subair jabatan lama Kepala BkD menjadi kepala dinas pemberdayaan masyarakat.
Rusdi Bachtiar Rioeh- Kepala Badan pemberdayaan masyarakat dan desa menjadi Kepala dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DPPKB)
Farida, jabatan lama Kepala DPPKB menjadi kepala dinas komunikasi informatika dan statistik.
Ardiansyah dari staf ahli bidang ekonomi pembangunan dan kesejahteraan rakyat (Ekbang dan Kesra) menjadi kepala dinas perpustakaan dan kearsipan.
Berikutnya, Bahran dari Karo umum menjadi pejabat kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Eda Nur Elim yang sebelumnya kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah menjadi kadis koperasi dan UKM.
Ihsan Basir dari Karo hukum menjadi pejabat kadis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA). Maya Malania Nur dari sebelumnya menjabat Kadis PPPA menjadi kepala dinas perkebunan dan peternakan.
Irfan Arianto dari Karo Adminstrasi wilayah daerah dan pemerintahan menjadi Kadis pemuda dan olahraga.
M Nisam dari kepala dinas komunikasi, informatika dan statistik menjadi Staf ahli bidang ekbang dan kesra.
Novalina dari kepala biro otonomi daerah menjadi pejabat Kaban pengembangan SDM
Arnold Firdaus dari Karo Adminstrasi kesra jadi kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi. Dan Abdul Razak dari kepala Nakertrans menjadi kadis cipta karya dan sumber daya air.
Seluruhnya dilantik berdasarkan surat keputusan nomor 821.22/14/bkd/g.st/2019, tanggal 30 januari 2019.
Gubernur Sulteng H Longki Djanggola menjelaskan, pejabat yang tidak bergeser dari jabatan merupakan hasil asesmen. Sehingga tetap menduduki jabatan yang sama. Hanya saja perlu dikukuhkan kembali karena mengingat pejabatnya telah duduk selama lima tahun dalam jabatan tersebut.
Pelantikan pejabat kata Longki juga didasari atas hasil akhir evaluasi kinerja yang dilakukan. Selain tentunya hasil seleksi terbuka pengisian pejabat JPT sebagaimana undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2017 tentang manajemen PNS.
Longki berpesan pejabat yang baru dilantik untuk menjalankan amanah yang diberikan. Karena kelak amanah itu akan dipertanggung jawabkan di hadapan tuhan yang maha kuasa, Allah SWT.
“Ini tidak main main. Harus dilaksanakan dengan baik. Karena amanah ini dengan dilandasi niat ikhlas, etos kerja, tanggung jawab dan kesetiaan untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara, terutama bagi daerah dan masyarakat,”katanya.
Selama menahkodai organisasi kerja masing-masing, Longki mengaku tidak mau mendengar sedikit pun adanya gejolak-gejolak yang bisa merusak keharmonisan diantara para aparatur. Keterlambatan pelaksanaan program, penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, maupun perilaku-perilaku indisipliner yang tidak sesuai aturan, dan secara jelas melanggar kode etik profesi asn maupun komitmen pakta integritas.
Sebagai pejabat publik Longki menaruh beberapa harapan. Yaitu memahami tugas pokok dan fungsi (Tupoksi). Membangun pola-pola hubungan kerja yang manusiawi dengan para staf maupun mitra kerja lainnya. lalu ketiga, meningkatkan kedisiplinan sebagai kata kunci keberhasilan organisasi kerja
Selanjutnya mengembangkan pola pikir yang realistis, rasional dan proporsional dalam mengkreasi program-program yang berorientasi pada output dan outcome. Terakhir menciptakan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani .
Iapun meminta pejabatnya dapat mendukung dengan sungguh sungguh percepatan pemulihan dampak bencana sesuai hasil rapat yang dipimpin langsung Wakil Presiden RI M Jusuf Kalla, pada 31 Januari 2019.
Utamanya terkait proses pencairan dana stimulan dan santunan yang akan segera dilakukan.
“Sehingga Tim Satgas yang dibentuk yang terdiri dari unsur TNI dan Polri akan ikut membantu proses percepatan realisasi dana Stimulan dan Dana Santunan sehingga diharapkan OPD terkait ikut mendukung proses tersebut,”demikian Longki.
(mdi/Humas).
