oleh

Gubernur Tepis Jual Beli Jabatan di Sulteng

H. Longki Djanggola  (DOK.)

PALU, PE – Sulawesi Tengah termasuk salah satu  dari 10 daerah di Indonesia yang disebut  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rawan praktek jual beli jabatan. KPK beranggapan daerah ini termasuk rawan korupsi bersama sejumlah daerah di Indonesia.

Namun Gubernur Sulteng, H Longki Djanggola menepis sinyalemen komisi anti korupsi tersebut. Kepada Palu Ekspres Longki menjelaskan, di Sulawesi Tengah termasuk provinsi dan kabupaten/kota belum ada indikasi seperti yang disinyalir KPK tersebut. Justru Sulteng ungkap Gubernur,  di bidang tanbang dan perkebunan termasuk yang masuk dalam korsub KPK. ‘’Itu berarti sinyalemen adanya dugaan korupsi di birokrasi di Sulawesi Tengah tidak ada,’’ katanya, di Rumah Makan di Pantai Talise, Rabu 18 Januari 2017.

Terkait  indikasi jual beli jabatan, yang dilansir KPK menurut Gubernur, ini juga tidak ada. Mekanisme penempatan pejabat di lingkup Provinsi Sulawesi Tengah, di samping harus memenuhi syarat teknis juga didasarkan pada kompetensi. Para pejabat yang dilantik sesuai dengan kompetensi dan keahlian mereka. ‘’Karena itu, sekali lagi penempatan pejabat eselon II, III dan IV  jauh dari indikasi jual beli jabatan,’’sanggah Gubernur.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berjanji memperketat pengawasan terhadap sejumlah daerah yang dianggap rawan korupsi.  Termasuk praktek jual-beli jabatan.  KPK menyebut setidaknya ada sepuluh daerah yang menjadi prioritas pengawasan, yaitu Aceh, Papua, Papua Barat, dan Riau. Selain itu, Banten, Sumatera Utara, Bengkulu, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, serta Sulawesi Tengah. Menurut Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Papua, Papua Barat, Riau, Banten, dan Sumatera Utara termasuk prioritas pengawasan sejak 2016. Daerah itu dianggap rawan korupsi karena memiliki anggaran daerah otonomi khusus yang besar. Apalagi daerah tersebut pernah dipimpin kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. “Empat daerah lainnya karena minta pengawasan kami,” kata Pahala di Jakarta, Senin, 16 Januari 2017.

Di Indonesia praktek jual beli jabatan mencuat pasca tertangkapnya Bupati Klaten Sri Hartini. Bupati perempuan ini ditangkap KPK terindikasi terlibat dalam jual beli jabatan eselon II, III dan IV di lingkungannya. (kia)

News Feed