H. Longki Djanggola (DOK.)
Terkait Polemik Tenaga Honorer SMA/SMK
PALU, PE – Gubernur Sulteng, H. Longki Djanggola, akan segera menerbitkan surat edaran, terkait dengan pembolehan pungutan di sekolah-sekolah tingkat SMA/SMK, yang digunakan untuk membiayai honor para guru dan tenaga kependidikan di tiap sekolah SMA/SMK. Menurut Gubernur, pihaknya saat ini sedang mengkaji tentang aturan di dalam Undang-undang (UU), terkait pungutan di SMA/SMK.
“Jadi itu yang kita kaji, kami lagi pelajari dan cari aturannya, memang ternyata tidak ada di UU yang melarang pungutan uang untuk membiayai guru dan pengajar di tingkat SMA/SMK,” jelas Gubernur, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis 19 Januari 2017.
Gubernur mengaku, setelah mengkaji UU tersebut, akan membuat surat edaran kepada seluruh Kepala Daerah dan semua Sekolah tingkat SMA dan SMK di Sulteng, untuk membenarkan pungutan untuk pembiayaan guru honor serta tenaga kependidikan honor.
“Jadi, nanti mungkin tetap ada pungutan kepada para orang tua yang mampu, untuk berpartisipasi khusus untuk pembiayaan guru atau staf honor yang ada di sekolah itu. Jadi khusus untuk tenaga honor, bukan lagi seperti dulu-dulu, yang bisa untuk hal-hal lain,” lanjut Gubernur.
Sementara itu, Kepala SMA Negeri 4 Palu, Syam Zaini, mengaku telah memanggil para guru dan tenaga kependidikan honorer, untuk kembali mengajar dan bekerja di sekolahnya, sejak Kamis 19 januari 2017.
“Hari ini (Kamis 19 Januari 2017-red), Alhamdulillah saya sudah memanggil kembali guru-guru honor dan tenaga kependidikan, saya beri penjelasan kepada mereka, walaupun belum ada edaran resmi, tapi Insya Allah akan segera ada,” jelas Syam Zaini.
Hal ini dilakukannya, karena telah menemui titik terang terkait masalah pembiayaan tenaga honorer melalui pungutan di sekolah, setelah melakukan audiens bersama PGRI dan Komisi IV DPRD Sulteng, Selasa 17 Januari 2017. Dalam audiensi tersebut, disepakati memang tidak ada larangan sumbangan maupun bantuan komite di tingkat SMA/SMK.
“Setelah dilaporkan kepada Ketua DPRD, nanti mereka (Komisi IV) akan sampaikan ke Pemprov, mengusulkan untuk membuat Peraturan Gubernur (Pergub). Namun, akan didahului surat edaran untuk meyakinkan supaya kepala-kepala sekolah punya pegangan,” lanjut Syam Zaini, yang juga Sekretaris PGRI Sulteng dan Ketua MKKS SMA Kota Palu.
Terkait hal ini, Syam Zaini mengaku sangat berterima kasih kepada Pemprov Sulteng, baik Gubernur Sulteng maupun Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Daerah Sulteng, yang menunjukkan respon dan perhatian yang tinggi, terhadap nasib para tenaga honorer di sekolah.
“Kami bersama guru-guru honorer, sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada Pak Gubernur dan Kepala Dinas Pendidikan, juga kepada Komisi IV, yang sangat respons dan memahami hal ini, serta memperjuangkan sekolah-sekolah untuk mendapat kepastian,” tandas Syam Zaini. (mg01)
