Pasigala Centre meminta presiden mengkaji kembali keputusan keterlibatan TNI ini dalam pembangunan infrastruktur di Sulteng. Hal ini sebut Badjerey akan preseden buruk dalam penanganan bencana kita yang semestinya memberikan ruang dan kewenangan lebih pada kelompok masy sipil & pemerintah daerah.
Pandangan senada disampaikan pegiat perempuan lainnya Eva Bande. Menurut dia
bisa saja melibatkan tentara dalam pembangunan huntap bagi korban bencana. Mungkin ada pertimbangan lain mengingat prajurit taat komando. Ia mengingatkan, perlu berhati-hati memberi ruang terlalu luas kepada tentara dalam tugas-tugas di tengah masyarakat. ”Saya berangkat dari fakta, sehingga berani menyampaikan kehatian-hatian itu,” katanya.
Pihaknya aku aktivis reforma agraria ini, punya banyak catatan kelam tentang operasi kemanusiaan yang melibatkan aparat TNI di Poso. Keterlibatan aparatur TNI yang dimaksudkan untuk membangun rasa aman. Di sisi lain malah meninggalkan masalah dan menambah rumit penyelesaian masalah kemanusiaan.
”Kami tidak perlu membeberkan secara gamblang kasus per kasus, publik bisa mengakses sendiri bagaimana operasi keamanan di Poso telah menyumbang masalah kemanusiaan yang dilakukan oknum aparat keamanan, bahkan melibatkan institusinya,” tegasnya.
Ia berharap keterlibatan TNI dalam pembangunan huntap di area tugas kemanusiaan Pasigala tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Kami berharap TNI secara institusional menjalankan fungsi kontrol yang ketat terhadap personelnya, berharap mereka menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi, menghormati, dan melindungi hak asasi manusia.
LIBATKAN 1.000 PERSONEL TENTARA
Pemerintah akan melibatkan seribu personel TNI untuk mempercepat perbaikan rumah rusak terdampak bencana milik penyintas yang menerima dana stimulan. Sebagai tahap pertama, sebanyak 250 personel TNI telah tiba di Kota Palu pada 6 November 2019 lalu.
Kedatangan 250 personel TNI dari Kesatuan Kuda Merdeka disambut melalui upacara penerimaan personel untuk satuan tugas percepatan pembangunan dan realisasi dana stimulan di halaman kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu 6 November.
