PALU EKSPRES, PALU– Debat publik Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu putaran pertama, Selasa 27 Oktober 2020 digunakan Paslon lain “menyerang” sejumlah program dan kebijakan calon petahana.
Paslon nomor urut 1 Aristan-Mahyudin misalnya yang menyatakan bahwa penanganan rehabilitasi -rekonstruksi yang dilakukan Pemkot Palu berjalan lambat. Utamanya soal pemenuhan Hunian Tetap (Huntap) bagi penyintas bencana dan percepatan penyaluran dana stimulan.
Aristan yang diberikan kesempatan untuk bertanya bagi tiga Paslon lainnya langsung mengajukan pertanyaan itu ke calon nomor 3, Hidayat-Habsa Yanti Ponulele. Ia menyebut bahwa masih ada ribuan penyintas yang belum mendapat Huntap. Ribuan lainnya saat ini masih berada di Hunian Sementara (Huntara).
“Ini fakta, survei berbagai kalangan menyatakan pemenuhan Huntap oleh Pemkot Palu berjalan lambat,”serang Aristan.
Sementara itu, Paslon nomor urut 2, Hadianto Rasid menyoroti kebijakan Pemkot Palu terkait upaya penganggaran revitalisasi penerangan jalan umum (PJU) yang baru dilakukan diakhir masa jabatan.
“Kenapa baru sekarang dilakukan,” kata Hadi.
Sementara itu, Paslon nomor urut 4, Imelda Liliana Muhidin-Arena Parampasi menyoroti sistem pendataan yang belum akurat terkait penerima stimulan perbaikan rumah rusak.
Menanggapi soal lambatnya Huntap, calon petahana Hidayat menjelaskan bahwa Pemkot sebenarnya justru lebih cepat. Bahkan saat ini Huntap yang telah tersedia sudah menyentuh angka 2 ribu unit.
Sementara melalui alokasi APBD, pihaknya juga telah membangun Huntap di Kelurahan Balaroa.
“Huntap itu semuanya diupayakan Pemkot Palu di saat Huntap dari pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian PUPR belum tersedia,”ujarnya.
Hidayat sebaliknya bertanya survei yang disebut Aristan sumbernya tidak jelas
“Jika dibilang lambat. Itu survei dari mana. Justru sebaliknya Palu lebih cepat menyediakan,” sanggah Hidayat.
Sementara terkait revitasliasi PJU, Hidayat memaparkan bahwa, anggaran revitalisasi sedianya sudah dibahas sejak tahun 2017. Namun sayangnya tahun 2018 terjadi bencana sehingga program revitalisasi itu tertunda.
