PALU EKSPRES, PARIMO– Maraknya aktivitas pertambangan emas ilegal di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parimo seringkali melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) bersama pihak terkait.
“Kami sudah berkali-kali rapat, bahkan melibatkan unsur Forkopimda Parigi Moutong untuk mencari solusi terkait pertambangan emas ilegal ini,” kata Ketua DPRD Parimo, Sayutin Budianto kepada wartawan di Parigi, Rabu (24/2/2021).
Ia mengaku, DPRD Parimo telah berulang kali melakukan rapat dengar pendapat. Bahkan, telah bertemu Gubernur Sulawesi Tengah dengan harapan persoalan pertambangam ilegal di Parimo dapat diselesaikan di tingkat provinsi. Sebab, menurutnya, pertambangan adalah kewenangan Pemerintah Provinsi.
“Makanya, saya mengajak seluruh stakeholder untuk duduk bersama membahas soal tambang emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Parimo,” katanya.
Dengan demikian, ia berharap kepada semua unsur baik pemerintah daerah, seluruh stakeholder, elemen masyarakat dan pemerhati lingkungan harus bersatu padu memikirkan persoalan tersebut.
Menurutnya, hal ini juga menjadi dilema karena sebagian masyarakat mencari nafkah dan menggantungkan hidupnya di tempat itu. Sementara, di satu sisi berdampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan.
“Ini yang harus dipertegas, untuk dibicarakan bersama. Tambang ada juga manfaatnya buat masyarakat. Namun, di sisi lain itu ilegal dan tentunya berdampak buruk bagi masyarakat,” ujarnya. (asw/palu ekspres)
