PALU EKSPRES, PALU– Akademisi Kebijakan Publik Universitas Tadulako (Untad) Palu, Dr. Slamet Riyadi Cante, M.Si mengatakan kasus korupsi terhadap pejabat publik yang marak akhir- akhir ini menunjukkan semakin rapuhnya moralitas. Salah satu penyebabnya karena biaya politik dalam proses pilkada cukup tinggi.
“Olehnya itu, regulasi pilkada perlu dievaluasi,” kata Slamet melalui keterangan tertulis yang diterima Palu Ekspres, Selasa (8/3/2021).
Salah satu kasus korupsi yang cukup menyita perhatian adalah operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (26/2/2021) malam.
“Kasus dugaan korupsi yang menimpa Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah patut dijadikan pembelajaran berharga bagi seluruh pejabat di Sulteng, terutama kepala daerah yang baru saja dilantik,” kata kata Pengurus Pusat Indonesian Association for Public Administration (IAPA) itu.
Perlu dimaknai amanah yang diberikan oleh rakyat kata mantan Dekan FISIP Untad itu, sebaiknya dijalankan dengan baik dan penuh integritas, serta dapat dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Sebab korupsi serta gratifikasi bisa terjadi ketika ada kekuasaan, kewenangan, dan keserakahan.
Demikian halnya dengan parpol sebagai partai pengusung lanjutnya, hal ini juga patut menjadi pembelajaran bahwa dalam proses rekrutmen bakal calon, rekam jejak yang penting untuk dikedepankan. Bukan karena pertimbangan besarnya mahar politik dan faktor kedekatan semata.
Sebagaimana diberitakan, KPK melakukan OTT terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah pada Jumat (26/2) malam. Tim penindakan KPK juga disinyalir mengamankan barang bukti uang dan sejumlah pihak dalam giat operasi senyap tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Nurdin Abdullah diamankan di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan. Dia ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sprin.Lidik-98/01/10/2020. (bid/palu ekspres)
Kasus Korupsi Marak Terjadi, Moralitas Makin Rapuh
