Di Sulteng, Daerah Ini Paling Besar Menggunakan Dana KUR

  • Whatsapp
Pekerja menyelesaikan pembatan kursi dari rotan di salah satu industri mebel rotan rumah tangga di Palu, Sulawesi Tengah, Senin (6/7). Pelaku industri mebel rotan di Palu menambah tenaga kerjanya hingga 30 persen dengan mendatangkan dari Jawa untuk memenuhi permintaan mebel rotan yang meningkat tajam menjelang lebaran Idul Fitri 1436 H. ANTARA FOTO/Basri Marzuki/Rei/pd/15.

PALU, PE – Bank Indonesia (BI) Sulteng mencatat realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) tahun 2016 untuk wilayah Sulteng sebesar Rp406,5 miliar. KUR 2016 tersebar di enam kabupaten kota yakni Kota Palu, Kabupaten Banggai, Poso, Tolitoli, Parigi Moutong dan Morowali.

Kepala BI Sulteng, Miyono menjelaskan, saluran KUR terbesar terealisasi di Kota Palu yakni Rp65,6persen. Disusul Kabupaten Banggai sebesar 16,9persen dan Kabupaten Tolitoli sebesar 9,54 persen.

Bacaan Lainnya

“Selebihnya tersebar ke kabupaten lainnya dalam jumlah relatif kecil,”sebut Miyono, Selasa 21 Februari 2017 di kantornya.

KUR di wilayah Sulteng disalurkan oleh tujuh perbankan dengan masing-masing persyaratan bank (bankable). Artinya penyaluran serta verifikasi syarat pemohon sepenuhnya dilakukan pihak perbankan.

“Karena perbankan bisnisnya penuh resiko. Perbankan gak mungkin asal menggelontorkan tentu akan menggunakan basis kehati-hatian,”jelasnya.

Sebagai eksecuting, Perbankan dalam proses penyaluran KUR memang ketat dalam memverifikasi syarat pemohon KUR. Sebab, jika terjadi kredit macet, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak Perbankan.

“Kami mengerti juga teman-teman Perbankan. Mereka tentu ga bisa asal dalam memberikan KUR itu,”jelasnya.

Karena pada prinsipnya, program KUR sebenarnya bertujuan membangun dan membuka wawasan, bukan bersifat bantuan. KUR adalah kredit komersial yang dibiayai APBN dengan suku bunga rendah dari jenis kredit lainnya.

“Jadi tidak hanya sekedar digelontorkan,”ujarnya.
Untuk itu dalam rangka perluasan akses layanan Perbankan khususnya KUR, pemerintah menurutnya memang perlu mendorong pelaku UMKM meningkatkan kesadaran akan sistem persyaratan bank (bankable).

“Sehingga Perbankan pun nantinya tidak ragu untuk pemberian KUR itu,”urainya.

Pihaknya sendiri lanjut Miyono kini sedang menggalakkan pembinaan kepada UMKM terkait pengelolaan administrasi kredit. Sehingga kedepan UMKM memahami bankable dalam setiap permohonan kredit.

“Kita lakukan bagaiman cara menggerakan UMKM cepat naik kelas. Sehingga Perbankan nantinya juga. tidak perlu menjemput sampai dibawah,”demikian Miyono.

(mdi/Palu Ekspres)

Pos terkait