PALU EKSPRES, PALU – Anggota DPRD Palu Marcelinus meminta aparat penegak hukum (APH) untuk menindaklanjuti dugaan penggelapan dana insentif Tenaga Kesehatan (Nakes) dan dugaan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) fiktif di Puskesmas Birobuli Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng).
Ini sekaitan adanya kesepakatan internal Puskesmas Birobuli untuk mengembalikan dana insentif Nakes yang sebelumnya telah masuk ke rekening 45 Nakes. Lalu disepakati dibagi kembali sesuai dengan porsi dan resiko kerja.
Marcelinus menjelaskan, pengembalian dana insentif dari rekening Nakes dan bagi-bagi hasil pengembalian itu sama-sama dilakukan di luar dari Petunjuk Teknis (Juknis).
“Juknis tidak mengatur hal seperti itu. Ini patut diduga penggelapan dan LPj fiktif,” kata Marcelinus, Selasa (27/4/2021).
Berdasarkan laporan yang ia terima, SPj fiktif patut diduga terjadi karena pihak Puskesmas mengajukan klaim pembayaran insentif Nakes pada 35 pegawai Puskesmas yang tidak tercatat sebagai tim Covid-19.
Seharusnya, jika tidak termasuk sebagai tim Covid-19 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Puskesmas (Kapus), maka pihak Puskesmas tidak boleh mengajukan klaim atas 35 Nakes tersebut.
Yang terjadi, pihak Puskesmas justru mengajukan LPj seolah-olah 35 Nakes tersebut memang telah bekerja dalam penanganan Covid-19.
“Berarti SPj itu diduga fiktif. Karena setelah dananya masuk ke rekening 35 Nakes, Kapus justru meminta kembali dana tersebut. Jadi SPj itu dibuat agar dananya bisa diterima dulu baru diatur kemudian pembagiannya. Dan laporan dana masuk ke rekening Nakes ini sebagai bukti bahwa dana itu memang telah diberikan kepada Nakes,” jelas Marcelinus.
Demikian halnya tentang kesepaktan internal untuk membagi dana hasil pengembalian itu. Menurutnya ini juga tidak diatur dalam Juknis. Apalagi dalam pembagian yang disepakati, pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) mendapat jatah sebesar 5 persen dari total dana yang terkumpul.
“Dari mana aturannya pihak dinas kesehatan harus mendapat bagian,” tanya Marcel.
Karenanya, ia berharap APH bisa menindaklanjuti hal ini. Sebab, penggunaan dana Covid-19 ini sudah menjadi atensi khusus Presiden RI. APH kata dia juga perlu menelusuri penggunaan dana serupa di seluruh Puskesmas. Karena banyak isu terkait hal tersebut yang mulai mencuat.
“Saya minta APH menelusuri ini di semua Puskesmas. Saya tetap maju untuk memperjuangkan hak-hak pegawai kecil. Yang dimanfaatkan oknum. Kalau tidak ada tindakan, saya akan lanjut ke KPK. Presiden sudah tegaskan Rp1 rupiah saja dana covid digelapkan, maka hukuman berat menanti. Ini jelas 35 Nakes dibuatkan LPj fiktif,” tegas Marcelinus.
Dia menambahkan begitu pula dengan surat berita acara kesepakatan pembagian. Kesepakatan ini beber Marcelinus dibuat nanti setelah pihaknya melaporkan dugaan tersebut kepada Wali Kota Palu.
“Disepakati tanggal 23 April. Nah kita menghadap wali kota itu sehari sebelumnya. Artinya, apa? kesepakatan ini dibuat terburu-buru setelah ini mencuat. Dan tidak semua pegawai Puskesmas setuju dengan hal itu. Namun terpaksa karena sudah mendapat ancaman-ancaman,” bebernya.
Untuk diketahui, jumlah Nakes yang menerima dana insentif tersebut sebanyak 45 orang. Namun hanya 10 di antaranya yang masuk dalam SK Tim Covid-19. Jumlah yang diterima Nakes melalui rekening masing-masing sebesar Rp20 juta. Namun setelah itu, pihak Puskesmas meminta para Nakes untuk mengembalikan sebagian dana ke rekening Bendahara Puskesmas.
Sebelumnya Kapus Birobuli, Susanti menjelaskan bahwa jumlah Nakes yang diajukan untuk mengklaim dana intensif Covid 19 tersebut sebanyak 45 orang. Namun kata dia, yang benar-benar bekerja dan masuk sebagai tim hanya 10 orang.
Dari 10 orang tim Covid-19 inipun, ia akui tidak semuanya bekerja optimal.
Sementara pengajuan klaim dana terhadap 35 Nakes lainnya dilakukan untuk memenuhi jumlah temuan kasus di wilayah Puskesmas Birobuli. Karena untuk temuan kasus sebanyak 800lebih, maka harus dikerjakan minimal 90orang. Sedangkan jumlah Nakes yang ada di Puskesmas Birobuli memang hanya sebanyak 45 orang.
“Jadi yang kita ajukan sesuai jumlah Nakes yaitu 45 orang. Ini tidak fiktif karena temuan kasus memang ada. Dan harus disesuaikan dengan jumlah Nakes,”katanya.
Namun begitu Susanti mengaku, pengembalian dana yang diterima Nakes tersebut memang tidak sesuai Juknis. Demikian halnya dengan pembagian kembali dana yang terkumpul tersebut. Termasuk persentase pembagiannya. Hal itu dilakukan karena adanya kesepakatan internal.
Terhadap 35 Nakes yang ikut mendapat dana insentif itu, semuanya kata Kapus sepakat mengembalikan dengan jumlah beragam. Ada yang Rp18,5juta dan ada yang Rp19juta. Karena menurutnya, 35 Nakes ini memang tidak bekerja dalam rangka penanganan Covid-19.
“Jadi pekerjaan 45 orang itu hanya dikerjakan 10 orang. Masa mereka mau diberikan juga Rp20juta. Adilkah begitu pak. Maka itu dana tersebut kita tarik dulu baru dibagikan sesuai forsi dan resiko kerja,”sebut Susanti. (mdi/palu ekspres)
