PALUEKSPRES, PALU– Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura menegaskan komitmennya untuk terus memberikan perhatian dan perlindungan terhadap korban HAM pada keluarga yang terlibat PKI.
“Saya melihat mereka memiliki ibadah yang kuat , pengetahuan agama mereka sangat baik dan mungkin lebih baik dari kita,” kata Rusdy Mastura saat menerima kunjungan Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik bersama jajaran di kantor gubernur yang diterima Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura dan Wakilnya, Ma’mun Amir, Selasa (28/9/2021), dikutip dari siaran pers Biro Admpim Pemprov, Selasa (28/9/2021).
Olehnya menurut mantan Wali Kota Palu dua periode itu, ia akan terus mengambil kebijakan untuk melibatkan mereka dalam segala kegiatan pemerintahan.
Selanjutnya, Gubernur Rusdy juga menyampaikan bahwa untuk penyelesaian konflik sosial Poso, Gubernur Sulteng telah memberikan dukungan kepada TNI sebesar Rp1,6 Miliar dan Polri Rp 2 Miliar agar proses penyelesaian permasalahan di Poso dapat terselesaikan dengan baik .
Demikian juga ke depan, Pemerintah Provinsi akan mengalokasikan dana Rp30 Miliar untuk menyelesaikan harapan masyarakat Poso.
Begitupula untuk penyelesaian dampak bencana 28 September 2018. Menurut Rusdy, setelah dirinya dan wakilnya, Ma’mun Amir melaksanakan tugas, langsung mengambil kebijakan untuk secepatnya menyelesaikan masalah dan kendala percepatan rehab dan rekon dampak bencana.
“Saya tegaskan untuk percepatan penyelesaian bencana ini pemerintah provinsi harus mengambil alih penyelesaiannya, sehingga untuk menyelesaikan permasalahannya, Pemda sudah mengalokasikan anggaran Rp61,8 Miliar untuk pembebasan lahan guna percepatan pembangunan Huntap dan percepatan rehab dan rekon seperti pembangunan Jembatan IV Kota Palu.
Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik , menyampaikan bahwa kunjungannya ke Sulawesi Tengah untuk menindaklanjuti MoU yang sudah disepakati bersama Gubernur Sulteng dan Ketua Komnas HAM RI di Jakarta.
Ahmad Taufan juga menyampaikan rasa bangga atas perhatian Gubernur Sulteng selama ini terhadap korban pelanggaran HAM berat di Sulawesi tengah. “Dan, untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut akan dilaksanakan atas bantuan terhadap korban pelanggaran HAM berat pada masa lalu, penyelesaian menyeluruh konflik sosial Poso dan penyelesaian dampak bencana 28 September 2018,” kata Taufan.
Saat menerima kunjungan Ketua Komnas HAM RI, Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng didampingi Tim Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan, Antar Lembaga dan HAM Ridha Saleh , Plt. Staf Ahli Gubernur Bidang Pengembangan Wilayah dan SDA Dahri Saleh, Kepala Dinas Sosial Ridwan Mumu, Kepala Kesbangpol Dr. Fahrudin Yambas, Kepala Biro Hukum Yopie M, dan Kepala Biro Kesosmas .
Sebagaimana diketahui, komitmen untuk memberikan perhatian dan perlindungan terhadap korban HAM pada keluarga yang terlibat PKI.
Bahkan, komitmen Rusdy Mastura tersebut dituangkan dalam buku berjudul Palu & Godam Melawan Keangkuhan: Kisah di Balik Permohonan Maaf pada Korban Pelanggaran HAM Peristiwa 1965 – 1966.
Buku yang diterbitkan pada 10 April 2016 tersebut mengulas mengenai Cudi, panggilan akrab Rusdy Mastura berusaha mengentaskan kemiskinan di Palu, dimana sebagian dari mereka adalah para keluarga korban Pelanggaran HAM Peristiwa 1965-1966. Menurutnya, jika tidak ada bingkai politik, Cudi yakin banyak masyarakat sekitar yang mau peduli kepada mereka dan membantunya terangkat dari kemiskinan. Akan tetapi, karena ada stigma membabi buta, siapa yang dekat dengannya akan ketularan rempahan stigmanya, maka muncul ketakutan. Siapa pun yang mendekatinya (menolongnya) takut dianggap komunis, dan sebagainya. Sudah banyak buktinya, sampai lahir istilah “Komunis Gaya Baru” untuk mereka yang berusaha “menolong”. Mengenaskan. Nah, untuk menghilangkan itu, Cudi melakukan langkah yang cederung “berani”.
Langkah berani dilakukan oleh Rusdy Mastura, penulis buku ini. Ia lawan ‘keangkuhan’ sejarah dengan meminta maaf kepada keluarga korban pelanggaran HAM peristiwa 1965-1966. Inilah salah satu jalan rekonsiliasi. Dengan kekuasaannya sebagai Walikota (2005-2015), Rusdy mengambil sejumlah kebijakan hukum yang dapat mengangkat harkat dan martabat mereka sejajar sebagai sesama manusia. Dialah satu-satunya pemimpin politik di Indonesia dari mulai Presiden hingga bupati yang melakukan langkah kemanusian seperti ini. Tak heran kalau sejumlah pihak memberikan apresiasi. (bid/paluekspres)
