PALUEKSPRES,PALU – Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palu sepanjang tahun 2021 memperkuat kemitraan dalam melaksanakan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
Program P4GN ini dilaksanakan masing-masing melalui seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M), seksi pemberantasan dan sub bagian umum.
Menurut Kepala BNN Palu, AKBP Baharuddin, progam P4GN yang mereka laksanakan terdiri dari program dengan dukungan anggaran DIPA dan tanpa dukungan anggaran DIPA.
Kegiatan yang dilaksanakan dengan dukungan anggaran DIPA pada seksi P2M sebanyak 44 kegiatan. Seksi pemberantasan sebanyak 53 kegiatan, seksi rehabilitasi sebanyak 410 kegiatan, dan sub bagian umum sebanyak 100 kegiatan. Total kegiatan tanpa dukungan anggaran DIPA sebanyak 607 kegiatan.
Kemudian kegiatan tanpa dukungan anggaran DIPA pada seksi P2M sebanyak 53 kegiatan, seksi pemberantasan sebanyak 60 kegiatan penyelidikan, seksi rehabilitasi sebanyak 37 kegiatan dan sub bagian umum sebanyak 2 kegiatan. Total kegiatan tanpa dukungan anggaran DIPA sebanyak 97 kegiatan.
BNN juga jelas Baharuddin sepanjang tahun 2021 telah menjalin kerjasama dengan berbagai institusi dan organisasi masyarakat melalui seksi P2M sebagai fungsi pencegahan.
Kerjasama itu dibangun bersama jajaran Pemkot Palu. Dengan membentuk Satgas anti narkoba bersama Pemkot Palu. Perjanjian kerjasama di lingkungan pada 37 sekolah SMPTN/MTsN dengan jumlah Satgas 1.500 orang.
Satgas anti Narkoba tingkat kelurahan melalui program kelurahan bersinar di 46 kelurahan.
Melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan bahaya penularan Covid-19 dengan mobil operasional BNN seminggu sekali di wilayah Kota Palu.
Lalu melaksanakan program kemitraan antara satuan pendidikan, masyarakat dan orang tua siswa di SMP Negeri 2 Palu. Hal ini dalam rangka menyusun program pelaksanaan ketahanan keluarga serta upaya P4GN.
Selanjutnya kata Baharuddin kerjasama dengan dinas kesehatan Kota Palu dalam pelaksanaan tes urine kepada instansi pemerintah, swasta, pendidikan dan masyarakat sebagai upaya deteksi dini. Dinkes dalam kerjasama ini menyediakan 1.500 alat test urine.
