Batas Atas Batas Bawah Pertanggungjawaban Pejabat Negara

  • Whatsapp
Kepala Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi tengah H Farid Sofyan Lembah

Oleh: H Sofyan Farid Lembah

ALMARHUM Prof Sjahran Basah meski dengan nafas tersengal di salah satu perkuliahannya selalu mengingatkan soal pertanggungjawaban seorang Pejabat Administrasi Negara.
Kepada rakyat yang diperintahnya, ada batas atas batas bawah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya sebatas administratif belaka tapi kepada Tuhan Yang Kuasa semuanya musti dipertanggungjawabkan. Inilah konsekuensi sebagai Negara Hukum Berdasarkan Pancasila yang telah kita sepakati.

Bacaan Lainnya

Guru Besar Hukum Administrasi Negara di Universitas Padjadjaran ini mengingatkan betapa beratnya secara hukum dimana dalam sikap tindaknya, seorang Pejabat harus mendasarkan seluruh ucapan dan beleid juga kebijakannya patuh terhadap hukum yang berlaku. Bahkan etika pemerintahan harus menjiwai seluruh sikap tindaknya. Inilah batas bawah yang dimaksudkan. Sama halnya dengan pertanggungjawaban kepada Rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung lewat perwakilan rakyat.

Pejabat bukan hanya bisa meyakinkan nota pertanggungjawabannya sebagai progres apa yang telah dilakukannya dan apa yang tidak bisa dilakukannya selama menjabat. Pada intinya dia harus jujur ungkapkan implementasi janji janji saat kampanye dahulu. Bukan hanya pemenuhan kebutuhan rakyatnya tapi ekspektasi apa yang diharapkan tercapai di masa pemerintahannya.

Bila ada kegagalan itupun harus disampaikan apa adanya hingga masyarakat bukan saja bisa menilai apakah rakyat puas atau tidak puas tapi sampai pada salah atau tepatnya pilihan mereka terdahulu dalam memilih pemimpinnya.

Soal pertanggungjawaban ini memang soal krusial, kadang luput dari tolok ukur pikir seseorang ketika hendak mengejar jabatan. Ketika jabatan menjelma menjadi amanah maka dia harus menjadi bahagian tidak terpisahkan. Menjadi krusial ketika amanah itu dianggap tidak perlu dipertanggungjawabkan kepada Tuhan.

Pertanggungjawaban kepada Tuhan merupakan Batas Atas yang wajib dilakukan. Inilah bentuk paling tertinggi dalam ajaran Hukum Administrasi Negara.Inilah kita pahami mengapa Gunung enggan menerima amanah. Manusia termasuk gila mau mengemban amanah.

Menjalani jabatan sebagai amanah seringkali dalam praktek terjadi banyak peristiwa. Ada yang berhenti di jalan karena dipaksa berhenti, ada yang undur diri, ada berhenti karena meninggal dunia dan yang bersyukur dia berhenti karena habis masa jabatan. Dalam kaitan ini, harus dipahami pertanggungjawaban bukan dimulai saat habis masa jabatan akan tetapi sejak jabatan atau amanah itu diletakkan maka tanggungjawab secara hukum dan moral sudah harus dilakukan.

Inilah yang jarang dipahami pejabat administrasi negara. Mereka mengira pertanggungjawaban itu ada dibelakang pasca jabatan berakhir.
Rakyat, Hukum dan Tuhan sendiri memulai kerjanya sejak saat ditetapkannya beschikking. Taklah heran, bila ada maladministrasi, bahkan korupsi terjadi lewat sikap tindak melampaui wewenang, lalai, melawan hukum hingga meminta imbalan jasa berupa uang dan barang dan lainnya pasti diikuti pencopotan jabatan, demosi hingga pemberhentian dan tinggal dipesakitan dalam hotel prodeo ditambah dihapuskannya hak pensiun.

Lebih celaka lagi bila ajal menjemput sebagai bentuk jalannya ‘Tangan Tuhan’ sebelum semuanya dipertanggungjawabkan. Bahkan pertanggungjawaban terpaksa bergeser dilakukan di alam kubur menghadapi malaikat yang super teliti tak kenal koneksi dan jauh lebih ekstreem dari BPKP, BPK apalagi KPK.

Merenungi soal Hukum dan Moral pada bentuk pertanggungjawaban HAN disaat menunggu perbaikan sol sepatu di salah satu sudut kota Palu mempunyai kesan tersendiri. Bukan hanya menyadarkan diri soal ajaran Guru Besar Prof Sjahran Basah saat perkuliahan pasca sarjana di UNPAD dulu tapi lebih penting menyiapkan diri membuat pertanggungjawaban atas amanah selama di Ombudsman dan merealisasikan mana program yang belum diselesaikan.
Alhamdulillah masih ada waktu sebelum ajal menjemput. Tak rela bila ada sahabat yang menghujat saat di pembaringan apalagi “ba toje toje” kuburku kelak.

HARIMAU MATI MENINGGALKAN BELANG, MANUSIA WAFAT TINGGALKAN NAMA. SEORANG PEJUANG DIA TIDUR SENDIRI DALAM PEMBARINGAN AKHIR HANYA BERTEMAN SELAMANYA DENGAN AMAL PERBUATANYA.
Palu, Juni 2022

(Penulis adalah Kepala Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah)

Pos terkait