PALU, PE – DPRD Sulteng menyambut baik program elektrifikasi yang dicanangkan pemerintah, yang diharapkan rampung 2019 mendatang. Namun gagasan mulia itu, bakal menemui kendala besar jika pemerintah tidak mempunyai good will (niat baik) memberikan bantuan warga miskin khususnya pemasangan instalasi listrik di rumah masing-masing.
Politisi DPRD Sulteng Sri Indraningsih Lalusu, mengatakan baru-baru ia mendampingi Pemkab Banggai dan Pemprov Sulteng, ke Kementerian ESDM dan PT PLN persero di Jakarta.
Pada pertemuan itu dibahas bagaimana program elektrifikasi di Sulawesi Tengah. Menurut dia, komitmen tinggi dari PLN tidak akan berjalan mulus baik jika tidak diiringi dengan menyiapkan alokasi anggaran pemasangan instalansi di rumah warga. Pasalnya, PLN hanya akan mensuplay energi pada desa tertentu sebatas pemasangan jaringan.
Sedangkan pemasangan instalasi menjadi kewajiban warga di desa yang bersangkutan. Jika ini diserahkan menjadi tanggungan warga di desa maka ia yakin program elektrifikasi di Sulawesi Tengah yang diharapkan rampung pada 2019, tidak akan berjalan mulus.
“Saya minta agar ini menjadi perhatian pemerintah. Dengan APBD yang tiga triliun masa’ untuk rakyat kita tidak bisa,” katanya.
Menurut dia, baru baru ini, ia melakukan kunjungan ke Kementerian EDSM. Pada pertemuan dengan Menteri EDSM Ignatius Johan itu, diperoleh jaminan, bahwa Sulteng mendapatkan alokasi sebesar 40 megawatt. Kapasitas itu dipandang mampu untuk mencukupi elektrifikasi di Sulawesi Tengah hingga 100 persen pada 2019 mendatang.
D itempat berbeda, politisi Gerindra Sony Tandra juga mengemukakan hal yang sama. Saat ini DPRD Sulteng sedang mencari terobosan hukum bagaimana pemasangan instalasi di rumah rumah warga bisa diintervensi dengan APBD.
Hanya dengan itu, maka upaya pemerintah untuk elektrifikasi Sulteng bisa tercapai. “Setahu saya APBD bisa mengintervensi pemasangan instalansi di rumah warga dengan cukup tiga mata lampu,” jelas politisi dapil Morowali, Poso dan Touna, di ruang kerjanya belum lama ini.
Namun Sony meminta agar PLN memberikan standar harga jasa pemasangan instalansi sehingga tidak ada kerancuan harga di masyarakat. Perlu ada regulasi yang mengatur ambang batas tertinggi untuk pemasangan instalasi. “Pengalaman selama ini, jika lima orang yang ditanya semua beda. Tidak tahu mana yang benar. Karena itu perlu ada ambang batas atas,” katanya.
