TOUNA, PE – Puluhan Massa yang mengatasnamakan diri Front Rakyat Menggugat, mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tojo Una-una (Touna), Kamis (9/3).
Rusli Koordinator Lapangan mengatakan aksi dilakukan untuk mendesak DPRD Touna agar segera menindak lanjuti dan meninjau semua proyek-proyek yang bermasalah selama ini.
“Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah secara tegas dinyatakan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi terpenting DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah,” kata Rusli.
Dia mengungkapkan, salah satu contoh yang terjadi adalah pekerjaan peningkatan jalan Desa Lebiti Kecamatan Togean dengan anggaran kurang lebih Rp1,5 miliar. Proyek tahun 2016, itu diduga sengaja dikerjakan asal-asalan oleh pihak kontraktor.
“Namun hingga saat ini belum ditinjau oleh DPRD terkait pekerjaan peningkatan jalan tersebut. Olehnya kami kecewa dengan kinerja anggota DPRD Touna karena tida efektif melakukan pengawasan. Ini adalah pelanggaran hukum yang harus ditindak oleh anggota DPRD,” ujarnya.
Hal sama juga disampaikan salah satu perwakilan massa aksi Syafrin Longku meminta kepada DPRD Touna untuk meninjau pembangunan jalan di Dusun Kajuow, Desa Sansarino.
“Jalan tersebut telah dianggarkan sebanyak 2 kali dengan anggaran milyaran, namun pekerjaannya asal-asalan,” ujarnya.
Kemudian masalah pemberdayaan Masyarakat agar dapat dilakukan maksimal. “Ini adalah kritikan pedas yang menurut kami pemerintah dan DPRD masih tidur melihat sejumlah persoalan yang terjadi dilapangan, ” tegasnya.
Sementara itu Ketua DPRD Touna, Gusnar Sulaeman, SE mengatakan, terhadap fungsi pengawasan tahun anggaran 2016, kami DPRD Touna baru melakukan reses pengawasan tanggal 4 hingga 9 Maret 2017 ini.
“Mengenai pekerjaan pembangunan tahun 2016 yang diduga bermasalah, kami selaku unsur pimpinan DPRD dan pak Sekab dalam waktu dekat menjadwalkan hearing memanggil pihak-pihak terkait,” ujarnya.
Olehnya, kata dia, terkait kritikan dari Front Rakyat Menggugat kali ini menjadi salah satu masukan terhadap kami sehingga kedepannya semakin mengoptimalkan pengawasan baik pengawasan pembangunan maupun pengawasan pemberdayaan masyarakat.
“Terkait hasil reses yang kami lakukan tanggal 4 hingga 9 maret kemarin, jadi kritikannya sama seperti yang dilakukan oleh massa tadi ini. Masyarakat juga meminta perlu dimaksimalkan pengawasan dalam setiap pembangunan baik jalan maupun bantuan-bantuan masyarakat,” ungkapnya.
(mg3/Palu Ekspres)
