JAKARTA, PE – Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menimbulkan sejumlah persepsi. Misalnya, ada anggapan bahwa SBY memiliki tujuan tertentu dengan kunjungannya itu.
Dikatakan Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago, semua itu berkaitan dengan SBY dan Partai Demokrat. SBY dinilai memiliki misi untuk mengamankan posisinya yang kian terdesak. Khususnya, berkaitan dengan kasus hukum di era pemerintahan Presiden RI ke-6 itu.
“Sehingga bertemu Presiden Jokowi untuk menyelamatkan rezim SBY dan Partai Demokrat yang kian hari makin banyak aroma menyengat terkuak ke permukaan. Kasus-kasus hukum di era rezim sepuluh tahun SBY pernah berkuasa,” ujar Pangi kepada JawaPos.com, Minggu (12/3).
Adapun yang terbaru yakni, terkuaknya kasus korupsi e-KTP yang melibatkan ada beberapa kader Partai Demokrat. Serta manuver politik SBY yang diduga mengkriminalisasi Antasari Azhar.
Serangan dan tuduhan demi tuduhan terhadap SBY sebagai dalang dan otak dari kriminalisasi Antasari, kian membuat ruang gerak SBY semakin terdesak. Bisa jadi, lanjut Pangi, dalam pertemuan tersebut ada kesepakatan politik besar untuk mengamankan kasus yang menimpa SBY, sepanjang Demokrat tidak merecoki dan mengganggu pemerintahan.
“Selama ini yang terkesan dan sering membuat ruang panggung opini publik menjadi sesak dan memantik kebisingan politik, adalah SBY dan Partai Demokrat,” sebutnya.
Ya, selain persoalan hukum, pertemuan itu pastinya kental dengan aroma politik. Publik mungkin menilai pertemuan itu akan menguntungkan Presiden Jokowi, sebab selama ini Partai Demokrat adalah partai yang kerap dianggap mengganggu jalannya pemerintah.
“Kini Demokrat akan berbeda setelah SBY bertemu Presiden Jokowi. Namun seperti lazimnya sebuah pertemuan politik, akan selalu berbicara apa, dan siapa mendapat apa, serta bagaimana,” tuturnya.
Menurutnya, SBY ingin membawa seolah-olah Partai Demokrat ingin membantu suksesi pemerintahan presiden Jokowi, terkesan ingin masuk ke lingkaran partai pemerintah. Meskipun SBY selalu mengatakan bahwa Partai Demokrat akan selalu berada di luar pemerintahan sebagai partai penyeimbang.
