Sejumlah kasus yang mencuat di beberapa kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dan tindaklanjut proses penanganan perkaranya terkesan lamban, menjadi catatan tersendiri bagi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dr. Abdul Rachman Thaha, SH, MH.
Bahkan, senator dari Sulteng ini menyentil bahwa telah terjadi beberapa kali pergantian pimpinan di kejaksaan tinggi, dan ketika itu juga kasusnya seolah-olah menguap.
Sehingga, pada rapat konsultasi antara Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sulteng, Kamis (26/1/2023), di aula kantor Kejati Sulteng, Anggota DPD RI Dr Abdul Rachman Thaha, SH,MH secara gamblang menyebut beberapa bupati di Sulteng terkesan kebal hukum.
“Pak Kajati, beberapa bupati ini terkesan kebal hukum dan ada jaringannya,” kata Abdul Rachman Thaha yang akrab disapa ART.
Anggota DPD RI dari Dapil Sulteng ini menyebutkan, kasus Pantai Mosing Parigi Moutong misalnya terkesan jalan di tempat.
“Kasus Pantai Mosing, saya tidak tau kenapa kasus itu hanya jalan di tempat. Dari beberapa kepala Kejati hingga terakhir pak Yaqob, terhenti semuanya,” tegas ART.
“Pokoknya ini jadi perhatian khusus pak Kajati. Itu yang saya minta,” tambahnya.
Hal serupa terjadi di Kabupaten Donggala. Temuan BPK RI yang menyebutkan terjadi indikasi kerugian pada sembilan item program di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Donggala. BPK RI yang menyebutkan indikasi kerugian tersebut totalnya sekitar Rp10,50 Miliar.
Makanya, ART meminta ketegasan Kajati Sulteng untuk memproses secara hukum atas kasus-kasus yang terkesan tak tersentuh hukum. Dan, sebagai legislator yang ditempatkan di Komite III, akan terus memantau dan mengawal kasus-kasus tersebut.
“Ini demi rasa keadilan bagi masyarakat. Saya juga tidak pernah mengintervensi kejaksaan,” ujarnya.
Ia menyadari, proses hukum bukan dalam artian oknumnya harus dipenjarakan. Tindaklanjut temuan dengan pengembalian kerugian sesuai rekomendasi BPK RI, juga bagian dari penegakan hukum.
“Bukan memenjarakan orang orang baru dikatakan proses penegakan hukum,” ujarnya.
