Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), menggelar Rapat koordinasi atau Rakor sekaligus Launching Inovasi Suaramampena atau Songulara Mompakalompe Ngana.
Rakor tersebut, dibuka Wakil Bupati Parigi Moutong, Badrun Nggi berlangsung di Auditorium Kantor Bupati, Selasa (31/1/2023).
Badrun mengatakan, prevalensi kasus stunting di Parigi Moutong berdasarkan survei status gizi Indonesia tahun 2022 adalah 27,4 persen. Dan di tahun 2024, pemerintah daerah menargetkan akan menurunkan menjadi 14 persen.
Sehingga, dari data itu pemerintah daerah terus mendorong OPD terkait untuk menurunkan angka dan permasalahan stunting di Kabupaten Parigi Moutong.
Sebab, permasalahan stunting sudah menjadi permasalahan serius. Agar target menurunkan angka stanting tahun 2023) Oleh karena itu, upaya pencapaian target penurunan stunting tahun 2023 tercapai.
Menurut dia, pemerintah daerah tengah melakukan pendataan, dan melakukan intervensi spesifik serta sensitiv terhadap sasaran stunting.
Selain itu, melakukan pembentukan serta penguatan Pusat Informasi Konseling Remaja atau PIK-R di SMP maupun SMA, serta melakukan monitoring dan evaluasi kerja.
Sementara, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindumgan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Parimo, Kartikowati mengatakan, tujuan dari Rakor tim percapatan penurunan stunting tingkat Kabupaten.
Ini dirangkaikan dengan launching inovasi Suaramampena atau Songulara Mompakalompe Ngana adalah, untuk terbentuknya tim percepatan penurunan stunting sekaligus dikukuhkanya Bapak Ibu Asuh Anak Stunting atau BAS.
Kata dia, stunting adalah gagal tumbuh pada anak berusia dibawah 5 tahun, atau Balita.
Ini akibat kekurangan gizi kronis dan inveksi berulang. Terutama pada seribu Hari Pertama Kehidupan atau HPK. Menurutnya, pencegahan stunting penting dilakukan sedini mungkin untuk membebaskan setiap anak Indonesia.
“Dari resiko terhambatnya perkembangan otak yang menyebabkan tingkat kecerdasan anak tidak maksimal,” ujarnya.
Upaya pencegahan stunting, membutuhkan keterpaduan penyelengaraan, intervensi gizi pada lokasi dan kelompok sasaran prioritas atau rumah tangga pada seribu HPK.
