Ini Peluang Menjual Makanan Halal di Jepang. Duta Besar RI untuk Jepang Heri Akhmadi mengatakan, Jepang menjadi negara yang berpotensi untuk menjadi market pasar produk halal Indonesia. Data statistik 2022 penduduk Jepang berjumlah 300 ribu dan 20 persen orang Indonesia.
“Persepsi publik Jepang terhadap makanan halal juga positif, karena kata halal diasosiasikan dengan sehat,” tutur Heri Akhmadi saat bersama Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin melakukan pertemuan secara hybrid dengan Diaspora Indonesia Pelaku Bisnis Produk Halal di Jepang, di Kyoto, Jepang, Selasa (07/03/2023).
Pernyataan Duta Besar disambut oleh Wapres KH Amin Ma’ruf tentang Peluang Menjual Makanan Halal di Jepang. Menurut Wapres, bahwa pemasaran produk halal Indonesia perlu dipasarkan di Jepang. Karena negara ini memiliki perhatian besar terkait wisata ramah muslim, meskipun penduduk muslim tergolong minoritas di sini.
“Pemerintah Jepang terdorong untuk memajukan industri halal, salah satunya dilatarbelakangi meningkatnya minat wisatawan muslim global yang berkunjung ke Jepang,” ungkap Wapres.
“Karena mereka dikunjungi negara-negara muslim dari Indonesia, Timur Tengah, timteng. Apalagi menjelang expo 2025 yang sebentar lagi sudah harus mereka siapkan,” tambahnya melihat Peluang Menjual Makanan Halal di Jepang.
Menurut Wapres, pemasaran produk halal di Jepang juga disambut baik oleh Pemerintah Jepang.
“Dari waktu saya ketemu dengan PM [Perdana Menteri Fumio Kishida] beberapa bulan lalu saya juga sampaikan tentang produk halal. Beliau sambut baik dan perintahkan menteri terkait untuk tindaklanjuti,” ungkapnya.
Diaspora Indonesia, Menjadi Peluang Menjual Makanan Halal di Jepang
Wapres kembali menegaskan, pemerintah memiliki komitmen penuh dalam menjadikan Indonesia Pusat Halal Dunia. Diaspora Indonesia di Jepang diharapkan turut mendukung percepatan cita-cita tersebut. Diaspora Indonesia, Menjadi Peluang Menjual Makanan Halal di Jepang
Diaspora Indonesia yang berada di manca negara, diharapkan mainkan peran pasarkan produk-produk tersebut.
“Kita sekarang baru menjadi konsumen halal terbesar dunia. Kita ingin jadi produsen halal terbesar di dunia. Ini akan sangat terkait dengan adanya diaspora dan pengusaha di luar negeri. Ini akan jadi penting perannya, selain produksi dan miliki standar global, tetapi juga tentu pemasaran yang jadi kunci keberhasilan,” kata Wapres soal peran Diaspora Indonesia di luar negeri.
“Kita pun saat ini tengah berupaya mewujudkan Indonesia menjadi produsen halal terkemuka di dunia. Pemerintah terus menjalin sinergi dengan semua pemangku kepentingan di dalam maupun luar negeri, untuk mendorong percepatannya,” ungkapnya.
Selain itu, Wapres menyadari bahwa kunci memudahkan pemasaran produk-produk halal Indonesia di Jepang adalah dengan sertifikasi halal.
Ia mengungkapkan, ketika menjadi Ketua Komisi Fatwa Jepang Majelis Ulama Indonesia (MUI), bersama Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI pernah melakukan kerja sama dengan lembaga sertifikasi halal di Jepang, Japan Halal Association. Seftifikasi yang dikelurkan lembaga ini sudah diakui MUI. Walaupun masih ada perusahaan-perusahaan di Jepang yang langsung meminta sertifikasi halal MUI.
“Memang kepercayaan terhadap sertifikat MUI jauh lebih tinggi dibanding yang dikeluarkan lembaga di negara yang bukan mayoritas muslim,” ungkapnya.
Wapres Dorong BSI Dukung Pembiayaan bagi Pelaku Usaha Produk Halal di Jepang
Pembiayaan menjadi salah satu masalah bagi para pelaku usaha, termasuk pelaku industri halal di Jepang. Bank Syariah Indonesia, menjadi lembaga perbankan yang diharapkan mampu menjadi solusi bagi permasalahan tersebut.
“Saya nanti komunikasikan kepada BSI, apakah BSI yang saat ini sudah ada di Dubai, bisa mendukungnya di negara lain di luar negeri atau harus membuat cabang sendiri di Jepang,” ujar Wapres.
Menurutnya, ekosistem pembiayaan syariah di Indonesia sebenarnya sudah berkembang pesat dari berbagai lembaga keuangan, mulai dari perbankan besar seperti BSI, Kredit Usaha Rakyat Syariah, koperasi syariah (baitul maal wat tamwil), lembaga pembiayaan mikro syariah, hingga bank wakaf mikro syariah di pesantren.
Namun, lanjutnya, untuk pembiayaan syariah bagi pelaku usaha di luar negeri, termasuk di Jepang, tidak sebanyak di Indonesia.
Pernyataan Wapres tersebut menyikapi pertanyaan salah satu peserta Ivan, yang memiliki usaha vending machine produk halal.
Ivan mengungkapkan, pengembangan ekspor produk halal sudah banyak di Jepang dan berkolaborasi dengan diaspora Indonesia. Namun, usaha tersebut belum didukung dengan pembiayaan syariah, karena belum adanya bank Indonesia yang memberikan fasilitas tersebut.
Hadir mendampingi Wapres dalam pertemuan ini, Konsul Jenderal RI Osaka Diana Emilla Sari Sutikno, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto (aaa/PaluEkspres)
