Prevalensi Stunting Turun 9,2 Persen Dalam 4 tahun, Wapres Ingatkan Target 2024. Prevalensi stunting se Indonesia pada tahun 2022 sebesar 21.6 persen. Prevalensi stunting ini turun sebesar 9,2 persen dalam 4 tahun, yaitu dari 30,8 persen pada tahun 2018.
baca juga : pengguna-narkotika-di-palu-terus-meningkat
Sementara dalam 1 tahun terakhir turun sebesar 2,8 persen poin dari prevalensi stunting tahun 2021.
Hasil ini di perolah dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan.
Meskipun menurun dan menggembirakan, namun Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin mengingatkan bahwa target yang harus dicapai pada tahun 2024 adalah menurunkan prevalensi stunting menjadi 14 persen.
“Perlu diingat bahwa Pemerintah mempunyai target untuk menurunkan prevalensi stunting hingga 14 persen pada tahun 2024. Itu artinya, kita harus menurunkan prevalensi stunting sebesar 7,6 persen dalam waktu yang tersisa. Tentu saja ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk mencapainya. Kita harus bisa mencari intervensi strategis apa yang bisa mendorong penurunan stunting lebih cepat dari capaian yang sudah dicapai sebelumnya. Sehingga kita bisa memastikan, target tahun 2024 bisa kita capai.”
Demikian tegas Wapres KH Ma’ruf Amin saat memimpin rapat terbatas Tingkat Menteri untuk Percepatan Penurunan Stunting Triwulan I Tahun Anggaran 2023 di Istana Wapres Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta, Kamis (25/5/2023).
Rapat diikuti para Menteri dan Kepala Lembaga yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Pusat
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, melaporkan hasil pendampingan terpadu di 12 provinsi prioritas dan road show di 34 provinsi yang telah dilakukan oleh Kemenko PMK bersama dengan K/L lainnya.
Dari hasil pendampingan terpadu diketahui bahwa lebih dari 80 persen kabupaten/kota masih menghadapi masalah dalam aspek tata kelola pelaksanaan program, pencapaian intervensi spesifik dan sensitif.
Permasalahan-permasalahan tersebut harus dipecahkan bersama oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
