Palu, PaluEkspres.com – Gerakan Nasional (Gernas) Bulan Cinta Laut akan dilaksanakan secara serentak di 18 kabupaten/kota se-Indonesia. Pelaksanaannya sebulan penuh mulai awal Bulan Juli 2023 ini.
Kota Palu ditunjuk sebagai salah satu lokasi pelaksanaan Gernas Bulan Cinta Laut untuk mengcover wilayah Teluk Palu.
Sekaitan rencana pelaksanaan Gernas Bulan Cinta Laut tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Tengah bekerjasama dengan Direktorat Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan RI menggelar Sosialisasi Mekanisme Pelaksanaan Gernas Bulan Cinta Laut 2023. Sosialisasi yang dilaksanakan, Kamis (6/7/2023), di Kantor Camat Palu Utara, Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng) dibuka oleh Kepala DKP Sulteng H. Moh Arif Latjuba, SE, M.Si.
Sosialisasi dengan sasaran nelayan teraktivasi dihadiri Nasrulloh dari Direktorat P4K KKP, Kabid PRL DKP Sulteng Muh. Edward, Camat Palu Utara, Kapolsek Palu Utara, DLH Kota Palu Kabid Pengendalian Pencemaran bapak Kristal Malik, penyuluh perikanan dan 75 orang nelayan.
Kepala DKP Sulteng Moh Arif Latjuba mengatakan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut memiliki semangat untuk membangun kesadaran bersama akan pentingnya menjaga ekosistem laut dari pencemaran lingkungan, terutama sampah limbah plastik. Sehingga, dibuat konsep dengan melibatkan para nelayan dan pegiat lingkungan secara masif selama sebulan, aktif membersihkan area perairan lokasi aktivitas mereka.
“Jadi konsep yang dibangun, satu bulan dalam setahun, nelayan mengambil sampah di laut,” kata Arif Latjuba.
Selama sebulan penuh lanjutnya, nelayan diminta peran aktifnya untuk terlibat mengambil sampah di laut.
Menurutnya, agar pelaksanaan Gernas Bulan Cinta Laut 2023 ini tersosialisasi dengan baik, DKP Provinsi Sulteng bersama Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP RI akan memasifkan kampanye dan edukasi untuk lebih membangun kesadaran bersama mengurangi sampah di laut.
Bahkan, selama pelaksanaan Gernas Bulan Cinta Laut 2023 ini, dibuat sirkular ekonomi. Yaitu, setiap setiap sampah yang dikumpulkan akan dilakukan pembayaran kompensasi berupa uang atau produk yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
