Palu, PaluEkspres.com – Kepala Badan Riset Dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sulawesi Tengah Faridah Lamarauna menerima audiensi Pengurus Wilayah (PW) Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Provinsi Sulawesi Tengah terkait riset penanganan kemiskinan, Senin (23/10/2023), di Ruang Rapat Sekretaris BRIDA.
Mengawali audiensi tersebut, Sahran Raden selaku ketua PW ISNU Sulteng menjelaskan bahwa pengurus Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama merupakan gabungan dari beberapa perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Tengah. Adanya audiensi ini, ISNU ingin memberikan gagasan-gagasan atau ide guna berkontribusi pada kegiatan riset yang berkaitan dengan masalah-masalah kemiskinan, dengan harapan nantinya ISNU dapat berkolaborasi bersama BRIDA Provinsi sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan tersebut.
Berbicara tentang kemiskinan, pada saat ini Sulawesi Tengah belum mengalami penurunan pada rata-rata tingkat kemiskinan. Hal ini tidak berbanding lurus dengan tingginya investasi yang masuk di Provinsi Sulawesi Tengah.
Menurut Sahran Raden, dalam menangani hal tersebut terdapat beberapa faktor yang nantinya dapat dikaji di antaranya, upah minimum provinsi (UMP/UMR) yang mana rendahnya UMR pada pekerjaan di sektor swasta berdampak pula pada rendahnya pendapatan pada masyarakat yang menyebabkan tingkat kemiskinan menjadi meningkat.
Faktor selanjutnya yang disebutkan oleh Sahran Raden, adalah indeks pembangunan sumber daya manusia (SDM), faktor pada aspek pengangguran terbuka dan juga faktor pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi khususnya di Sulawesi Tengah pada saat ini juga tidak dilakukan secara merata, sehingga menyebabkan sehingga berdampak juga pada kurangnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dari observasi yang telah dilakukan di salah satu desa yang dikatakan desa miskin, pada kenyataannya saat ini desa tersebut telah banyak masyarakat dengan gelar sarjana. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa peningkatan sumber daya manusia tidak disertai dengan penurunan angka kemiskinan, yang seharusnya terdapat korelasi pada hal tersebut.
Dari hipotesis inilah, adanya program beasiswa yang diperuntukan khusus masyarakat kurang mampu dengan tujuan meningkatkan kapasitas SDM, tidak memiliki korelasi dalam mengurangi angka kemiskinan yang ada. Seharusnya dengan adanya program tersebut, sumber daya manusia meningkat berdampak pada penurunan angka pengangguran terbuka.
