Morowali, PaluEkspres.com – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar sinkronisasi program kegiatan bidang kelautan dan perikanan.
Kegiatan yang dihadiri Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten kota se Sulawesi Tengah itu dibuka oleh Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Kepala DKP Provinsi Sulawesi Tengah, Arif Latjuba, Senin malam (10/6/2024), di Gedung Serbaguna Ahmad Hadi Kabupaten Morowali.
Sinkronisasi untuk mendukung upaya Gerak Cepat Menuju Sulteng yang Lebih Sejahtera dan Lebih Maju tersebut berlangsung selama 3 hari, 10-12 Juni 2024 di salah satu hotel di Morowali, dihadiri 5 Dirjen lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan atau yang mewakili, USAID ber-IKAN, pejabat eselon III dan IV DKP kabupaten kota se Sulawesi Tengah.
Gubernur Sulteng diwakili Kepala DKP Provinsi Sulteng Arif Latjuba saat menyampaikan sambutan, mengatakan, Sulawesi Tengah dengan luas laut 74.452,37 kilometer persegi serta garis pantai 7.010,6 kilometer, merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki 4 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) dan 1 WPP perairan daratan yang mempunyai banyak potensi kelautan dan perikanan yang terkandung di dalamnya.
Sulawesi Tengah juga memiliki 155.544 penduduk yang menggantungkan kehidupan sehari-harinya sebagai nelayan, pembudidaya, pengolah pemasar perikanan serta petambak garam. Bahkan, berdasarkan hasil sensus pertanian tahap I tahun 2023, terdapat 48.281 rumah tangga usaha perikanan di provinsi ini.
Hal ini menurut Arif Latjuba, menunjukkan bahwa kelautan dan perikanan cukup banyak memberikan kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Tengah dan dipandang masih cukup menjanjikan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Namun kondisi ini juga menurutnya, masih diperhadapkan oleh berbagai kendala di antaranya,
Pertama, sarana produksi belum optimal.
Kedua, jaminan kepastian usaha serta keamanan dan keselamatan kerja masih kurang.
Ketiga, Penguasaan iptek dan keterampilan masih lemah.
Keempat, keterbatasan akses terhadap iptek dan informasi.
Kelima, akses permodalan dan kelembagaan belum optimal.
Keenam, aspek regulasi yang terus mengalami penyesuaian.
