PALU EKSPRES, TOUNA – Wakil Bupati (Wabup) Tojo Una-una (Touna) Admin AS. Lasimpala SIP berharap kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar dapat merespon dengan baik kehadiran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).
Kehadiran TP4D sebagai wadah koordinasi untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersumber dari APBN maupun APBD,” kata Wabup saat membuka Sosialisasi TP4D kerjasama Pemda Touna bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Ampana, di ruang rapat kantor Bupati Touna.
Dikatakan Wabup, kehadiran TP4D bukan untuk mencampuri teknis pelaksanaan pekerjaan, tetapi hanya mendampingi dari sisi aturan hukum.
“Karena tujuan di bentuknya TP4D adalah untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional baik dipusat maupun didaerah, selain itu juga untuk mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara dan daerah,” jelasnya.
Wabup mengimbau kepada SKPD/OPD tak perlu sungkan untuk meminta pendampingan sehingga segala kegiatan/program pembangunan bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada.
“Olehnya melalui kegiatan sosialisasi ini akan membuka ruang komunikasi yang lebih terbuka untuk tercipta komunikasi yang timbal balik antara pemerintah dan kejaksaaan sebagai sesama mitra kerja,” harapnya.
Dia juga berharap melalui sosialisasi ini dapat memahami tugas dan fungsi dari TP4D maupun seksi perdata dan tata usaha negara (DATUN) pada kejaksaan.
“Sehingga nantinya dapat terjalin kerjasama yang baik dan positif dan merupakan bagian penting dari komitmen bersama antara jajaran kejaksaan dengan pemerintah daerah Touna untuk mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan di daerah ini sehingga nantinya dapat terjalin kerjasama serta sinergi yang baik dan positif,” harapnya.
Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Ampana, Hadi Sulanto, SH, MH mengatakan, pembentukan TP4D ini sekaligus menjawab kekhawatiran para pejabat daerah yang takut terkriminalisasi hukum terkait program atau proyek pembangunan.
Menurutnya terbentuknya TP4D atas intruksi Presiden RI Joko Widodo ke Jaksa Agung RI dilanjuti Kejati dan Kejari seluruh Indonesia. Orang nomor satu di republik ini juga sudah mengumpulkan gubernur, bupati dan wali kota se Indonesia di Bogor mempertanyakan atas rendahnya penyerapan anggaran.
“Kehadiran TP4D dari pusat hingga daerah bertugas untuk melakukan pengawalan, pengamanan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mewujudkan kebutuhan masyarakat,” sebutnya.
(mg3/Palu Ekspres)
