Oleh Hasanuddin Atjo (Ketua Ispikani Sulawesi Tengah)
Perjalanan Makassar ke Batulicin harus melalui Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan dan kemudian menyeberang menggunakan speed boat memotong selat kurang lebih satu jam, tiba di Batulicin ibukota Kabupaten Tanah Bumbu. Itupun flight Wings Air IW 1393 sempat digeser dua hari dari Jumat 17 Juli 2020 ke hari Minggu 19 Juli 2020.
Sebelum pandemik Covid-19, ada penerbangan terkoneksi dari Palu-Makassar-Batulicin di setiap hari dengan waktu tempuh sekitar 4 jam telah tiba di Batulicin. Saat ini, di masa pandemik Covid-19, waktu yang diperlukan paling sedikit dua hari, dan empat hari pergi-pulang. Bahkan, bisa lebih bila ada cancel atau pembatalan penerbangan. Ini satu gambaran proses new normal dalam situasi pandemik Covid-19.
Menunggu sekitar 3 jam di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar sebelum ke Kotabaru, saya mengamati kondisi ruang tunggu bandara yang juga masih agak sepi, namun mulai ramai dibanding bulan sebelumnya. Seperti biasa mencari referensi dan informasi melalui android tentang sutuasi dan kondisi Covid -19, serta dampaknya yang tujuannya untuk menambah bagasi pikiran di saat menulis artikel dalam penerbangan nantinya. Tepat pukul 12.30 Wita, pesawat take off dengan seat yang terisi sebanyak 16 seat dari 72 seat tersedia.
Pandemik Covid-19 secara global dampaknya makin mengkuatirkan. Bukan hanya ancaman nyawa, kini mulai menggerogoti sendi-sendi ekonomi mulai skala mikro hingga skala besar. Dan, ini diindikasikan dengan tutupnya, bahkan pailitnya sejumlah sektor usaha, dan makin besarnya gelombang pemutusan hubungan kerja alias PHK, yang kemudian berdampak terhadap bertambahnya kemiskinan maupun pengangguran.
Per tanggal 18 Juli di tahun 2020, jumlah yang terkonfirnasi positif Covid-19 di Indonesia sebanyak 84.882 orang dari jumlah sampel 697.043. Dan, jumlah ini membuat kita harus lebih waspada karena kasusnya telah melampaui China yang kasusnya 83.644 dari sampel terperiksa sebesar 1,2 juta orang.
Selain itu penduduk China hampir lima kali penduduk Indonesia yaitu, sekitar 1,38 miliar jiwa. Di China, sampel yang diperiksa per 1 juta populasi sekitar 62.814 test (6,28 persen), sementara Indonesia dari penduduk 0,265 miliar, per 1 juta populasi, baru mampu diperiksa sekitar 4.389 sampel atau (0,439 persen).
Dampak pada sektor ekonomi oleh pandemik Covid-19 telah membuat hampir semua orang jadi ketar-kitir. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama 2020 hanya 2,97 persen, hampir separuh dari pertumbuhan triwulan pertama 2019 yaitu 5,07 persen. Kemudian di triwulan kedua yaitu di bulan April, Mei, Juni 2020 lebih memprihatinkan karena diprediksi akan tumbuh minus (- 3,5) persen, jauh di bawah prediksi. Karena itu, Menteri Sri Mulyani sudah memberi warning bahwa kinerja ekonomi Indonesia tahun 2020 ditentukan capaian pertumbuhan ekonomi di triwulan ketiga.
Pertumbuhan ekonomi triwulan tiga harus positif, sebab jikalau negatif maka pertumbuhan ekonomi pada triwulan empat juga akan semakin sulit dan sangat mungkin tumbuh negatif. Dan, secara agregat maka ekonomi Indonesia di tahun 2020 akan tumbuh negatif dan sangat berbahaya karena Indonesia akan terperosok ke “jurang krisis” yang lebih dalam. Persoalan lain yang membuat kita kuatir, dikarenakan cadangan devisa terbatas dan tidak sebaik dengan negara lain. Dan, pendapatan per kapita negeri ini di tahun 2919 belum begitu baik hanya 4000 ribu US dollar/tahun. Sedangkan Thailand 8.200 US dolar dan Malaysia 12.000 US dollar, serta Singapura 63.000 US dollar.
Kinerja dari penanganan pandemik Covid-19 dinilai sejumlah kalangan masih lemah dan telah ditunjukkan oleh tingkat penularan yang tinggi melebihi China. Kondisi dan situasi ini membuat Presiden Joko Widodo sempat “marah besar” di hadapan jajaran kabinetnya pada saat rapat terbatas pada beberapa waktu lalu. Mahalnya biaya tapid test maupun swab, rendahnya penyerapan dana penanggulan Covid-19 juga telah menjadi catatan. Kini biaya rapid test turun drastis menjadi Rp150 ribu dari sebelumnya sampai Rp500 ribu. Bahkan, sejumlah maskapai telah menggratiskan biaya rapid test. Selain itu, masa berlaku hasil rapid maupun swab menjadi 14 hari dari sebelumnya 3 hari. Perubahan ini dinilai sejumlah kalangan positif dan terlihat memicu meningkatkan jumlah orang yang menggunakan jasa angkutan udara, laut dan darat. Dan kita semua berharap upaya ini bisa memicu pertumbuhan ekonomi ke arah positif di triwulan tiga.
Presiden Jokowi terus memberikan motivasi kepada para pembantunya, termasuk kepada seluruh kepala daerahnya agar bahu membahu dan terus bersemangat “melawan” pandemik Covid-19 dan dampak yang ditimbulkan. Di hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, Presiden Joko Widodo , bertempat di Istana Negara di hadapan para gubernur mengatakan sutuasi dan kondisi ekonomi Indonesia “mengerikan”. Harapan kita di kuartal tiga kiranya ekonomi kita tidak tumbuh negatif. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh belanja pemerintah yang tersisa di tahun 2020. Harus “gas poll” tapi remnya juga yang pakem agar tidak kebablasan.
Sinyal ini telah ditangkap Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan melakukan road show ke sejumlah daerah untuk melihat kesiapan daerah menyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2020. Dari hasil road show, baru satu daerah yang dinilai siap menyelenggarakan Pilkada dilihat dari kondisi fiskal dan keamanan. Boleh jadi Pilkada 2020 ditunda kalau dipandang pelaksanaannya justru membuat ekonomi pada triwulan tiga dan empat tumbuh negatif.
Karena itu, Pertama, bahwa Pilkada serentak dalam kondisi pandemik Covid-19 menjadi sangat penting dan strategis. Tidak lagi sekedar eforia mengusung calon untuk kemudian menang, tetapi harus lebih prihatin dan berpihak bagi kepentingan yang lebih besar yaitu tidak terperosok jauh ke “jurang krisis ekonomi”. Penyelenggara Pilkada mampu menciptakan iklim yang kondusif agar konflik sosial yang biasa terjadi, karena berbeda kepentingan dapat diminimalkan.
Sinyalemen bahwa Pilkada 2020 akan ditunda, bisa saja menjadi kenyataan bila dinilai bahwa banyak daerah yang belum siap menciptakan iklim yang kondusif dalam penyelenggaraan Pilkada.
Kedua, pemberlakuan New Normal di era Pandemic Covid-19 memberi indikasi bahwa bisnis dengan cara konvensional sudah ketinggalan dan digantikan cara digitalisasi. Demikian pula dengan tatakelola penyelenggaraan pemerintahan.
Ini menjadi persoalan baru karena sebagian besar angkatan kerja di sektor UMKM serta di birokrasi masih berada di bawah pengaruh cara kerja konvensional.
Ketiga, tantangan ke depan akibat pandemik Covid-19 semakin berat dan dibutuhkan figur pemimpin tidak sekedar popular, apalagi oleh skenario pencitraan. Saatnya butuh figur yang populer karena berkualitas dan didorong oleh satu skenario pencitraan yang akademik, tidak lagi dengan cara memanjakan masyarakat. Saatnya tanggalkan semua kepentingan kelompok demi kepentingan masyarakat serta keselamatan negara.
Kondisi perekenomian benar-benar sudah krisis, bagaikan telur di ujung tanduk. Salah skenario, salah gerak maka tidak dapat terelakkan telur akan jatuh dan pecah. Semua ini kembali berpulang kepada pemilik hak usung dan pemilik hak suara untuk melahirkan figur pemimpin yang populer karena kualitas yang ditopang satu skenario pencitraan yang akademik, agar bisa keluar dari tekanan maupun dampak dari pandemik Covid-19. SEMOGA
