Statemen Wapres Soal Pemutihan Hutang, Bukan Keputusan

  • Whatsapp

PALU EKSPRES, PALU – Pernyataan Wakil Presiden (Wapres) RI M Jusuf Kalla terkait tidak adanya kebijakan pemutihan hutang bagi debitur korban bencana ditanggapi Forum Perjuangan Pemutihan Hutang (FPPH) Sulteng.

Forum menilai pernyataan demikian bisa memicu keresahan ditengah tengah masyarakat khususnya debitur korban bencana.

Bacaan Lainnya

Ketua forum Sunardi Katili dalam keterangan persnya, Senin 4 Februari 2019 di Sekretariat AJI Palu menganggap  pernyataan Wapres bukan keputusan resmi atas surat resmi yang mereka ajukan kepada Presiden RI Joko Widodo.

“Statement Wapres kami anggap bukan keputusan resmi. Karena sudah ada surat resmi yang kami sampaikan kepada Presiden,”tegas Sunardi.

Sunardi berhemat, Wapres tidak sepantasnya memberi keterangan demikian. Setelah sebelumnya Menteri Keuangan RI memberi isyarat tentang bolehnya pemutihan hutang bagi korban bencana dilakukan. Ditambah dengan Bappenas yang menyebut salahsatu upaya pemulihan bencana adalah pemutihan hutang.

“Banyak contoh kebijakan pemutihan hutang yang pernah dilakukan. Misalnya di Aceh dan Jogjakarta,”sebutnya.

Keputusan resmi menurut Sunardi, harusnya keluar dari Presiden RI sebagai keputusan final sekaligus jawaban surat resmi yang mereka ajukan. Apalagi saat ini DPR RI berencana membentuk panitia kerja (Panja) untuk meloloskan permohonan pemutihan hutang tersebut kepada pemerintah. Rencana pembentukan Panja sendiri kata Sunardi digagas setelah pihaknya bertemu langsung Ketua DPR RI beberapa waktu lalu di Jakarta.

“Akan dibentuk Panja antara Komisi VI dan 11. Ketua DPR RI bahkan meminta kami mengumpulkan data data terkait pemutihan hutang untuk dibahas dalam Panja,”ujarnya.

Sunardi menjelaskan perjuangan pemutihan hutang saat ini masih dilakukan dengan langkah non litigasi atau tidak membawanya sebagai sengeketa melalui pengadilan. Perjuangan pemutihan kata dia mulai dilakukan dengan mendorong terbentuknya panitia khusus (Pansus) DPRD Sulteng. Pansus ini nantinya akan melahirkan surat permohonan resmi pemutihan kepada Presiden RI dan Ketua DPR RI.

Jika kemudian kata dia jawaban Presiden RI nantinya sama dengan keterangan Wapres, maka pihaknya akan menempuh jalan litigasi dengan mengajukan permohonan sengketa atas kerugian korban ke pengadilan.

Masih menurut Sunardi, terdapat  dua keputusan yang bisa menjadi pijakan atas kebijakan pemutihan hutang. Pertama keputusan Presiden dan kedua keputusan pengadilan. Rencana menempuh litigasi ujarnya sudah dikoordinasikan dengan pengacara nasional Hotman Paris Hutapea. Sebab, situasi ini masuk dalam kategori keadaaan memaksa.

“Kami akan tempuh litigasi ini jika nantinya Presiden ternyata juga memutuskan pemutihan hutang tidak dapat dilakukan,”tegasnya.

Sejauh ini jumlah debitur yang bermohon pemutihan hutang sebutnya sudah mencapai 25ribu formulir. Berdasarkan hitungan sementara, jumlah total anggaran untuk pemutihan yang dibutuhkan hanya sebesar kurang lebih Rp2triliun.

“Kami sudah cek datanya. Tak ada debitur yang bermohon diatas Rp500juta. Data inipun akan kami serahkan ke DPR RI,”tuturnya.

Sunardi dalam kesempatan itu juga  mengklarifikasi adanya permintaan dana formulir dari debitur. Dana itu digunakan sebagai pembiayaan operasional forum. Sifatnya sukarela dan tidak mematok nilainya.

“Sebagai partisipasi. Dan salahsatunya kami gunakan untuk bertemu Ketua DPR RI. Dana ini bisa kami pertanggung jawabkan,”jelasnya.

Lebih jauh, Sunardi menyebut pihaknya dalam waktu dekat juga  akan menggelar unjuk rasa besar-besaran terkait permohonan penangguhan pembayaran angsuran debitur. Sebab saat ini, Perbankan maupun finance sudah memulai proses penagihan. Ini lantaran Perbankan dan finance umumnya hanya memberi waktu penangguhan selama tiga bulan.

“Kami akan mendesak Gubernur dan OJK agar penangguhan dapat diperpanjang lagi,”katanya.

Sebab OJK sendiri telah memberikan kemudahan penangguhan sampai dengan batas maksimal  tiga tahun.

“Namun perbankan dan finance tidak maksimal laksanakan aturan OJK tersebut untuk perpanjangan. Namun bank menolak karena dianggap tidak kredibel,”pungkasnya.

Sebelumnya,Kamis 31 Januari 2019, Wapres RI Jusuf Kalla, di Palu menegasakan kepada wartawan bahwa pemutihan hutang tidak dapat dilakukan. Menurut Wapres, terkait hutang debitur pada perbankan hanya diberlakukan aturan penangguhan pembayaran. Hal itu ia tegaskan usai memimpin rapat koordinasi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana di Kantor Gubernur Sulteng.

(mdi/Palu Ekspres)

Pos terkait