PALU EKSPRES, PALU – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda RTRW 2021-2041 DPRD Palu, H. Nanang menyatakan kawasan hutan Dusun Salena, Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi dan kawasan Dusun Uwetumbu tetap berstatus kawasan hutan lindung.
Hal itu menurutnya untuk mempertimbangkan kondisi alamnya.
Menurutnya, jika tetap dipaksakan untuk dialih fungsikan menjadi kawasan hutan budidaya, maka hal itu akan berdampak pada bencana ekologis bagi masyarakat.
“Namun tetap bisa dikelola untuk kepentingan pariwisata dengan skema kerjasama dengan KPH,”kata H Nanang, dalam Rapat Paripurna pembacaan laporan Pansus, Sabtu malam (1/5/2021).
Penetapan status tersebut jelasnya merupakan hasil konsultasi Pansus di Dirjen DAS dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, yang membawa isu pengaturan teknis pengelolaan zonasi kawasan lindung dan kawasan budidaya.
Selain itu, pertambangan mineral pada Kelurahan Buluri dan Kelurahan Watusampu, tidak dikategorikan sebagai kawasan hutan lindung, namun masuk dalam kawasan hutan produk terbatas.
Sesuai hasil konsultasi paparnya, Dirjen DAS dan Hutan Lindung, Pemkot dan DPRD Kota Palu disarankan untuk meminta perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan, melakukan pembatasan dan melindungi hutan produksi tersebut dari perambahan lebih luas akitivitas pertambangan di luar izin usaha pertambangan yang dimiliki.
“Ini demi mengatasi kerusakan lingkungan jauh lebih luas dan massif di masa yang akan datang, pasca izin usaha pertambangan berakhir,” ujarnya.
Demikian haknya tambang golongan galian a dan galian c. Sebaiknya ungkap Nanang harus memuat zonasi. Agar tingkat kerusakan lingkungan tidak merambah pada zona yang tidak termasuk wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP).
“Dengan begitu perusahaan yang beroperasi harus mengikuti kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dokumen Amdal mesti dipatuhi,”demikian H Nanang. (mdi/palu ekspres)
Pertambangan Mineral di Buluri dan Watusampu Bukan Kawasan Hutan Lindung
