Desiminasi sekaligus sosialisasi free implementasi new Siga dibuka Asisten Administrasi Umum, Hukum dan Organisasi H. Mulyono, dan dihadiri Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi BKKBN, RI, Teguh Santoso.
Kepala Perwakilan BKKBN Sulteng Maria Ernawati mengatakan, PK21 dimulai sejak 1 April sampai 30 Juni 2021. Prosesnya diperpanjang sebulan kemudian karena kondisi pandemi Covid-19
Pendataan keluarga merupakan kegiatan prioritas dalam upaya menyediakan data dan informasi keluarga by name by address. Hal itu menurutnya diamanatkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pembangunan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
“Pasal 49 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga,”kata Maria Ernawati.
Pendataan Keluarga juga dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 87 tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, KB dan sistem informasi keluarga. Dimana pasal 52 menyebutkan bahwa pengumpulan data dan informasi keluarga dilaksanakan melalui pendataan keluarga.
Data dan informasi keluarga ini jelas Maria Ernawati penting dan strategis. Karena tidak hanya sebagai alat untuk mengukur indikator kinerja utama khususnya program Bangga Kencana, tetapi juga untuk menyediakan data untuk kepentingan operasional program-program nasional hingga kebutuhan data di lini lapangan.
Selain data dan informasi keluarga, perpanjangan PK21 yang dilakukan hingga 31 Juni 2021 juga mengumpulkan data tentang kondisi fisik Balita yang mengukur berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala Balita.
“Data ini untuk mendukung upaya percepatan penurunan stunting,”katanya.
Dalam proses pengumpulan data keluarga kurun waktu tiga bulan lebih, pihaknya jelas Erna, sapaan akrabnya, melibatkan sebanyak 4.673 kader-kader KB, PPKBD dan Sub PPKBD.
PK21 dilakukan dengan menggunakan dua metode pengumpulan. Yakni metode smartphone/android dan metode formulir dengan kunjungan dari rumah ke rumah. Lalu dipantau seluruh Penyuluh KB/PLKB yang tergabung sebagai manajer pengelola, manajer data, dan supervisor yang ada di lapangan se-Sulteng.
Erna menyebut, PK21 di wilayah Sulteng terlaksana dalam kondisi yang sangat sulit karena pandemi Covid-19. Meski begitu hasilnya telah dinyatakan selesai setelah melalui proses pengolahan validasi dan cleansing data di tingkat nasional. “Hari ini, hasil PK21 dapat kita diseminasikan,”ujarnya.
Erna menambahkan, tujuan desiminasi adalah untuk mensosialisasikan data hasil PK21 yang telah mengusung tema “Pendataan, awal perencanaan keluarga sebagai upaya menuju satu data Indonesia”.
“Diseminasi hasil PK21 hari ini dilakukan secara luring atau pertemuan dengan tatap muka langsung dan Alhamdulillah dihadiri berbagai unsur dari pemerintah pusat dan daerah, mitra kerja baik dari tingkat provinsi maupun dari tingkat kabupaten/kota se Sulteng dengan peserta lebih 120 orang,”imbuhnya.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum, Hukum dan Organisasi Pemprov Sulteng, Mulyono, mengatakan hasil PK21 merupakan sumber data mikro by name by address, mewujudkan satu data Indonesia.
Pemanfaatan hasil PK21 katanya diharap dapat mengentaskan problematika pembangunan lewat perencanaan program yang integratif.
“Data ini dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan terintegrasi di Sulteng,”katanya.
Menurutnya, masalah-masalah seputar program pembangunan keluarga, kependudukan dan KB (Bangga Kencana) di Sulteng telah mengerucut menjadi dua masalah yakni stunting dan perkawinan anak.
Saat ini Sulteng jelasnya tergolong 10 besar nasional penyumbang anak stunting dengan prevalensi tinggi. Sebagai data SSGBI 2019 bahwa stunting berada di kisaran 31,26 persen dan perkawinan anak menurut data Susenas 2018 mencapai 58persen.
Sementara Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN Sukaryo Teguh Santoso, mengapresiasi terobosan-terobosan Kepala Perwakilan BKKBN Sulteng dalam pengentasan stunting.
Diantaranya lewat TPK yang baru ada satu-satunya di Indonesia untuk memberi edukasi kepada calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS), ibu hamil dan ibu pasca persalinan.
“Kita bahagiakan agar kader-kader ini bisa semangat (bekerja),” pesannya agar TPK diberdayakan.
Para calon pengantin lanjutnya adalah prioritas supaya mendapat pengetahuan tentang asupan gizi supaya buah hati yang lahir nanti tumbuh menjadi generasi sehat, bebas stunting.
“Pre Wedding 5 sampai 10 juta tapi asam folat saja ngga tahu,” kata deputi agar jadi perhatian PUS.
Selain acara diseminasi, juga dilaksanakan pengukuhan TPK, peluncuran program KKN Tematik Universitas Tadulako, dan pemberian penghargaan kepada pemerintah kabupaten atas capaian penurunan stunting di Sulteng. (mdi/paluekspres)
