PALU, PE – Kebijakan parkir berlangganan di kalangan ASN Pemkot Palu resmi dihentikan. Kebijakan ini sedianya hanya dihentikan sementara untuk evaluasi penerapan.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Palu, Setyo Susanto menyebut keputusan menyetop program itu diambil setelah diskusi panjang Walikota Palu bersama tim pendamping (TP) dan stake holder terkait.
“Sudah diputuskan berhenti total. Selain karena memang ada saran dari BPK, program ini juga sulit diterapkan dikalangan juru parkir,”kata Setyo, Kamis (9/3).
Dengan begitu, terhitung sejak Februari 2017, gaji ASN tidak lagi dipotong secara otomatis. Sebagai ganti sumber retibusi parkir berlangganan ini pihak Dishub kata Setyo akan memaksimalkan pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum.
“Kami sudah menyusun peraturan walikota (Perwali) tentang pengelolaan perparkiran. Tinggal ditandatangani pak wali,”ujarnya.
Perwali itu menurutnya antara lain akan mengatur soal legalitas juru parkir (Jukir), serta permohonan izin untuk mengelola suatu kawasan sebagai lahan parkir.
“Setiap lokasi parkir yang akan dikelola harus mendapat rekomendasi Dishub. Kalau tidak, maka itu dianggap sebagai parkir liar,”tandasnya.
Sejauh ini sambungnya, tidak ada satupun landasan hukum untuk menetapkan praktek juru parkir sebagai parkir liar.
“Dengan adanya perwali itu, kita punya landasan untuk menetapkan parkir liar,”jelasnya.
Pihaknya pun akan menghilangkan fungsi koordinator sebagai tempat setoran jukir. “Setoran jukir akan dijemput langsung petugas Dishub. Sehari dua kali,”demikian Setyo.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Palu, Eka Komalasari, dikonfirmasi terkait target retribusi parkir tepi jalan umum tahun 2017 menyebut, target yang tercatat masih sebesar Rp2,9miliar lebih. Menurutnya, target itu telah tercatat dalam APBD 2017.
“Meskipun sudah dihapus, parkir berlangganan tetap tercatat sebagai sumber pemasukan retribusi parkir tepi jalan umum,”jelasnya.
Dia menjelaskan, target parkir retribusi tepi jalan umum masing-masing Rp2 miliar lebih dari parkir berlangganan dan Rp800 juta lebih tepi jalan umum.
“Untuk memenuhi target itu tetap menjadi tanggung jawab Dishub,”pungkasnya.
Sistem parkir berlangganan sebelumnya mewajibkan ASN untuk membayar sebesar Rp20 ribu per bulan untuk roda dua. Dan Rp50 ribu untuk roda empat. Pola pembayarannya dilakukan dengan memotong langsung gaji ASN setiap bulan berjalan. Kebijakan ini ditelurkan sejak tahun 2015.
(mdi/Palu Ekspres)
