oleh

Ini Tiga Sasaran Reformasi Birokrasi Sulteng

PALU, PE – Pelaksanaan reformasi birokrasi Provinsi Sulawesi Tengah pada periode 2016-2021 ditujukan untuk mencapai tiga sasaran, yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Dari ketiga sasaran tersebut, didukung dengan penataan manajemen sumber daya manusia aparatur, sebagai aparatur sipil negara yang memiliki mind set dan culture set, semakin dituntut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian, maka sumber daya manusia aparatur sipil negara memiliki kompetensi yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), yang pada dasarnya untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Demikian penegasan Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi, Dra. Derry B. Djanggola, M.Si pada acara workshop/bimtek analisis jabatan dan evaluasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, bertempat di salah satu hotel Palu, Selasa, 14 Maret 2017.

Pemerintahan yang baik kata Derry, bukanlah sesuatu yang mudah diwujudkan, dibutuhkan komitmen dan kerjasama yang baik untuk melaksanakan penataan manajemen sumberdaya manusia aparatur dan kompetensi jabatan, dalam rangka mencapai reformasi birokrasi pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah lanjutnya, masih mempunyai tugas untuk menjabarkan setiap nomenklatur jabatan dalam kotak struktur perangkat daerah ke dalam analisa jabatan dan evaluasi jabatan.

“Pelaksanaan analisis jabatan dan evaluasi jabatan sangat penting, dan merupakan langkah yang strategis untuk mengetahui pentingnya suatu kotak jabatan, dan seberapa besar beban kerja setiap kotak jabatan itu dari setiap satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah,” ujarnya.

Menurut Derry, pelaksanaan analisis jabatan dan evaluasi jabatan, pada hakekatnya diharapkan agar terpenuhinya tuntutan kebutuhan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi, serta profesionalisme sumber daya aparatur yang memadai pada setiap satuan kerja perangkat daerah tersebut.

Selain itu, mampu melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara lancar dengan dilandasi semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara serta sebagai unsur aparatur sipil negara yang harus memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat.

Selain itu, pelaksanaan analisis jabatan dan evaluasi jabatan menghasilkan tolok ukur bagi unit organisasi dalam melaksanakan kegiatannya, yaitu berupa informasi jabatan, rincian tugas, norma waktu penyelesaian pekerjaan, tingkat efisiensi dan nilai suatu jabatan.

“Pelaksanaan workshop analisis jabatan dan evaluasi jabatan yang dilaksanakan merupakan tahapan penting yang harus dilakukan dalam menjalankan ketentuan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi nomor 33 tahun 2011 tentang analisa jabatan dan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi nomor 34 tahun 2011 dan Permenpan-RB No.39 tahun 2013 tentang pedoman penetapan kelas jabatan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Zubair S.Sos, M.Si dalam laporannya yang dibacakan Kepala Bagian Analisis Jabatan Andi Kamal Lembah menjelaskan, maksud dilaksanakannya workshop untuk meningkatkan kemampuan kinerja pada peserta dalam melaksanakan analisis jabatan dan analisa beban kerja serta evaluasi jabatan pada masing-masing organisasi satuan kerja perangkat daerah.

Adapun tujuannya, yakni terciptanya pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang manajemen sumber daya manusia aparatur yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyusunan analisa jabatan, penyusunan evaluasi jabatan dan penyusunan penetapan kelas nilai jabatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Workshop bimbingan teknis penyusunan analisis jabatan sesuai dengan Permenpan RB No. 33 Tahun 2011 dan Permendagri No. 12 Tahun 2008 pada SKPD di lingkup Pemprov Sulteng Tahun 2017 diikuti 98 orang peserta dengan tema Mewujudkan manajemen kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM aparatur guna pelaksanaan good governance.

Adapun narasumber adalah pejabat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Kepala Bidang Perencanaan dan SDM pada Deputi Perencanaan dan SDM, Menpan dan RB, Syamsul Rizal.

(Humas Pemprov)

News Feed