POSO, PE – Anggota DPRD Poso, dr Samsu Alam menyoroti kelangkaan dokter umum di Kabupaten Poso. Dari total 23 puskesmas yang ada di kabupaten yang dipimpin oleh Bupati Darmin Sigilipu itu, hanya 8 puskesmas yang memiliki dokter umum.
Ditemui di ruang kerjanya, Senin, 13 Maret 2017, Samsu menegaskan bahwa kekosongan dokter di hampir seluruh puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Poso yang sudah berlangsung lama, akan berdampak pada sulitnya rujukan pasien. Selain itu, kapitasi masyarakat yang menggunakan sistim jaminan kesehatan nasional (JKN), terpangkas 20 persen.
Terkait rujukan saat ini katanya, laporan yang diterima dari sejumlah masyarakat hanya dikeluarkan oleh perawat atau bagian administrasi puskesmas. Padahal secara aturan profesi, rujukan tidak bisa dikeluarkan selain dokter umum.
Ia menyarankan, keberadaan dokter umum di Poso yang tergolong sangat minim saat ini, sebaiknya segera disikapi oleh Pemerintah Daerah dengan memfokuskan pada program mendatangkan dokter umum. Sebab, mendatangkan dokter dinilai lebih banyak manfaatnya ketimbang mendatangkan artis yang membutuhkan anggaran yang tak sedikit.
“Anggaran untuk kebutuhan gaji dokter umum, jika dihitung senilai Rp5 juta per bulan, jika didatangkan sebanyak 10 dokter, jumlah dana pemda yang dikeluarkan hanya sebesar Rp50 juta per bulan atau dikalikan per tahun hanya Rp600 juta dana yang dikeluarkan Pemda Poso,” ujarnya.
Akibat ketiadaan dokter seperti di Puskesmas Pendolo yang bangunannya telah direhab senilai Rp2 miliar, membuat pasien lebih banyak memilih berobat dan melakukan rujukan ke Kabupaten Luwu karena ditangani oleh dokter.
Menurutnya, Pemda harus koperatif melakukan langkah-langkah dengan tidak berharap pada dokter PTT yang programnya sudah dihapus.
Pemda sebaiknya segera mengambil langkah-langkah antisipasi dengan menindaklanjuti addendum kerjasama dengan pihak rumah sakit dan fakultas kedokteran. Sebab jika lambat, delapan dokter yang ada saat ini kemungkinan besar akan berkurang jumlahnya karena melanjutkan pendidikannya.
“Saya menyayangkan langkah-langkah pemda yang hanya berharap dokter PTT yang programanya sudah dihapus, kalau kita tidak bergerak seperti Kabupaten lain kasihan masyarakat,” sesalnya.
