Demonstrasi besar acapkali muncul, namun sering tidak terkendali, sementara terlihat aparat kita tidak terbiasa dilatih menghadapi demonstrasi model itu, kecuali dengan satu pedekatan, yaitu represif.
Hal ini diperparah oleh aturan main antar lembaga yang tidak jelas, ini biasanya terjadi saat rezim pemerintahan yang masih seumur jagung, namun person dalamnya masih bercokol orang endorse dari rezim lama, hal inipun terus diperparah dengan instrumen hukum yang belum sepenuhnya independen dan hilang kepercayaan masyarakat, karena bombardir berita buruk dari media yang lebih suka berita mengelorakan emosi, seperti marah, jengkel, benci ketimbang berita yang berisi analisa yang mencerdaskan masyarakat, akibatnya hilanglah optimisme dan Kepercayaan kepada rezim yang ada,
Dan hal ini merupakan pemantik ideal laksana ranting kering yang sangat mudah terbakar (imflamabble) oleh sedikit saja provokasi yang memanfaatkan isu SARA, idiologi dan ekonomi.
Dan dalam sejarah transisi demokratis, korban jiwa, sering menjadi simbol perjuangan sebab keberadan korban merupakan jalan tol legitimasi perubahan politik.
Jadi korban itu terkadang dibutuhkan, untuk sebuah legitimasi perubahan, antara kelompok lama yang ingin mempertahankan hegemoni status quo, dengan gerbong kekuatan baru yang ingin melakukan perubahan yang berbeda dengan yang lama
Ketika negara tidak punya mekanisme transisi rekonsiliasi politik pemerintahan lama dan baru, maka kekerasan sering menjadi pilihan dan jangan pikir mereka itu akan peduli dengan korban baik jiwa maupuun harta…tidak… mereka hanya peduli dengan agendanya sendiri..
Karenanya, jangan mau jadi pelanduk yang mati, diantara gajah yang bertempur…wallahu alam.
Ibnu Mundzir | Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu
