Palu, PaluEkspres.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) ke-IV kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sulawesi Tengan Tahun Anggaran 2023, Kamis (13/7/2023).
Rakornis IV Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan dari pagi hingga sore hari yang dibagi menjadi dua sesi.
Sesi pertama membahas isu dan tantangan internal Kementerian PUPR dan Konsultan yang menitikberatkan pada Evaluasi penyerapan Anggaran pada kuartal ke-2 Tahun 2023.
Sesi ke-2 membahas Strategi percepatan Kegiatan CSRRP untuk menyusun dan menyepakati sinkronisasi serta penyelarasan time schedule pembangunan huntap dan infrastruktur permukiman di Tondo 2, Talise dan Petobo yang waktunya bersamaan sehingga tidak menghambat pada pekerjaan di lapangan.
Rakornis kali ini, selain dihadiri oleh internal Kementerian pada Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Perumahan Kementerian PUPR serta Konsultan yang terlibat, juga hadir Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala.
Kehadiran Pemda diperlukan dalam membahas penyelesaian terkait klaim Lahan Tondo 2 pada Tapak 2A2 yang masih dalam proses. Selain itu, beberapa persoalan yang perlu segera disepakati terkait dengan lahan untuk pekerjaan pembangunan IPA Kapasitas 2 x 30 Lit/det untuk Huntap Tondo 1, Tondo 2 dan Talise di Kota Palu yang telah terkontrak 13 Maret 2023, di mana untuk pembangunan reservoir belum dapat dilaksanakan karena masih proses pembebasan lahan oleh Pemerintah Kota Palu.
Pengarahan dari Ketua Kasatgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi dan Tsunami Sulawesi Tengah, Arie Setiadi Moerwanto, menyampaikan beberapa poin penting untuk dukungan Pemerintah Kota Palu, yaitu menyelesaikan klaim lahan Tondo 2 mencakup lahan yang diperuntukkan lebih dari 157 unit dari 1.056 Huntap yang akan dibangun di Tondo 2.
Pemda juga menyiapkan segera lahan untuk IPA kapasitas 2x30lt/detik dalam penyediaan air minum Huntap Tondo 1, Tondo 2 dan Talise, dan appraisal dari KJPP. Distribusi Air tersebut juga diperkukan untuk Universitas Tadulako.
Kasatgas meminta untuk segera melakukan percepatan penyelesaian penerbitan perizinan bangunan gedung dan SLF, dan penyerahan aset.
“Setelah selesai bangunan, segera kita lakukan serahterima untuk selanjutnya dilakukan pengelolaan melalui perangkat daerah,” kata Arie.
Dalam kesempatan sambutan dan pengarahan itu, Arie Moerwanto juga meminta dukungan seluruh Pemda yang hadir untuk mempercepat penerbitan izin lingkungan kegiatan infrastruktur skala lingkungan.
“Ide kegiatan Infrastruktur skala lingkungan ini untuk mengurangi kesenjangan. Arahan dari Wapres, agar huntap menjadi Smart Settlement Area maka diperlukan penyelesaian dokumen lingkungan. Kegiatan ISL ini sudah mulai dilaksanakan dan berakhir pada 2023,” kata Arie Moerwanto.
Tanggapan Pemkot Palu terhadap Klaim Lahan Tondo II
Pemkot Palu sebenarnya telah melakukan fasilitasi penyelesaian masalah dengan warga yang mengklaim. Keterangan Kepala Bappeda, Arfan, bahwa warga yang mengklaim lahan sebenarnya tidak memiliki hak karena SKPT itu terbit setelah adanya Penlok dari Gubernur. Karena itu, Pemkot malayangkan dua kali somasi
“Namun somasi itu diabaikan oleh warga yang mengklaim,” jelas Arfan.
Namun karena mendesaknya waktu penyelesaian kegiatan yang harus selesai pada akhir Desember, maka PUPR memberikan deadline waktu hingga akhir Juli 2023.
“Kami akan menyelesaikan masalah lahan ini dalam dua minggu, yaitu pada akhir Juli selesai,” tegas Kepala Bappeda Kota Palu, Arfan.
Kementerian PUPR sebenarnya telah mendapat persetujuan dari Bank Dunia untuk melaksanakan Pembangunan Infrastruktur dan Konstruksi Hunian Tetap Tondo 2, melalui Surat Bank Dunia No NSUP-28/WB/Aug/2022 tanggal 18 Agustus 2022 bahwa telah disetujui berupa Due Diligence Report (DDR) Tondo 2.
Sehingga, pada awal Tahun 2023 BPPW Sulawesi Tengah dan BP2P Sulawesi II telah melaksanakan pembangunan di wawasan tersebut dengan target penyelesaian pembangunan huntap yaitu Desember 2023. Akan tetapi dengan adanya klaim lahan pada Tapak 2A2 dengan kapasitas 157 unit tapak, hingga saat ini pembangunannya belum bisa dilaksanakan.
Kegiatan Rakornis ini menjadi media transfer of knowledge sekaligus ruang untuk membangun kerja sama dalam mengawal kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sulawesi Tengah yang ditargetkan selesai pada 31 Desember 2024.
Oleh karena itu, dalam mengimplementasikan tugas-tugas tersebut diperlukan langkah-langkah yang tepat dan terukur agar kegiatan yang sedang berjalan dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan. (bid/paluekspres)
