Palu, PaluEkspres.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar upacara dan syukuran dalam memperingati 28 Tahun Hari Otonomi Daerah. Gubernur Sulawesi Tengah diwakili oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Ma’mun Amir bertindak sebagai inspektur upacara, Kamis (25/4/2024), di Lapangan Pogombo Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah.
Peringatan 28 Tahun Hari Otonomi Daerah mengusung tema “Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan Yang Sehat”.
Tema tersebut dipilih untuk memperkokoh komitmen, tanggung jawab dan kesadaran seluruh jajaran pemerintah daerah akan amanah tugas untuk membangun keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat lokal, serta mempromosikan model ekonomi yang ramah lingkungan untuk menciptakan masa depan yang sustainable bagi generasi mendatang.
Melalui amanatnya, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Ma’mun Amir membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian.
Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2024 tentang pemerintahan daerah dengan filosofi otonomi daerah yang dilandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam pasal 18 UUD 1945.
“Otonomi daerah dirancang untuk mencapai dua tujuan utama, yaitu tujuan kesejahteraan dan demokrasi,” ujarnya.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia juga berkomitmen untuk memperkuat fungsinya dalam memfasilitasi produk hukum daerah yang berfokus pada pembangunan ekonomi hijau, untuk mencapai keberlanjutan yang lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara holistik.
“Fungsi ini bertujuan untuk memaksimalkan peran peraturan daerah yang berfokus pada komoditas dan sektor unggulan yang ramah lingkungan, dengan memperhatikan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, estetika dan penanggulangan bencana,” katanya.
Selain itu, pemerintah daerah juga berkomitmen untuk mendorong program pembangunan nasional yang meliputi penanganan stunting, penurunan angka kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, peningkatan pelayanan publik yang berkualitas melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), mempercepat proses pemulihan perekonomian nasional dan daerah serta eknomi hijau dan lingkungan yang sehat.