Jakarta, PaluEkspres.com– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menjangkau Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan menyediakan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program Sekolah Rakyat telah dimulai sejak Senin, 14 Juli.
“Bersamaan dengan peluncuran Sekolah Rakyat, BGN secara bertahap telah menyalurkan MBG ke sekolah-sekolah tersebut. Saat ini, jumlah penerima manfaat dari kalangan pelajar Sekolah Rakyat mencapai 848 orang,” kata Staf Khusus BGN, Redy Hendra Gunawan, Sabtu (19/7).
Redy menjelaskan, jumlah penerima manfaat MBG di Sekolah Rakyat akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang
tersedia di berbagai wilayah.
“Mengingat pentingnya akses terhadap makanan bergizi seimbang untuk mendukung
proses belajar-mengajar yang optimal, kami akan terus mendorong agar seluruh peserta
didik di Sekolah Rakyat segera memperoleh layanan MBG,” ujar dia.
Program MBG di Sekolah Rakyat memiliki skema distribusi yang berbeda dari sekolah
umum. Jika sekolah umum hanya mendapatkan satu kali makan siang, peserta didik di Sekolah Rakyat menerima tiga kali makan (sarapan, makan siang, dan makan malam), serta dua kali kudapan (pagi dan sore hari).
BGN juga memastikan kesiapan infrastruktur untuk pelayanan gizi. Berdasarkan hasil pemetaan, saat ini terdapat 16 SPPG yang siap mendukung operasional Sekolah Rakyat.
Dua di antaranya—SPPG Margahayu dan SPPG Graha Prima Kencana—telah menjadi
percontohan yang melayani ribuan penerima manfaat dari berbagai jenjang pendidikan.
Redy juga menyampaikan perkembangan terbaru pelaksanaan Program MBG. Hingga akhir pekan ini, jumlah SPPG yang beroperasi mencapai 2.109 unit, meningkat sebanyak
111 unit sejak Senin, 14 Juli 2025. Total penerima manfaat program MBG kini mencapai 6.379.433 orang, tersebar di seluruh daerahSelain itu, BGN tengah menyiapkan tenaga khusus, yaitu Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk menjadi kepala SPPG di berbagai wilayah.
“Sebanyak 30 ribu SPPI yang telah menjalani pelatihan intensif selama enam bulan akan
ditugaskan untuk mengawal penyediaan dan distribusi MBG di seluruh provinsi di Indonesia,” jelas Redy.
