Pembebasan lahan yang terbagi atas tiga tahap, yaitu tahap pertama seluas 100 hektar, tahap kedua 500 hektar, dan tahap ketiga 900 hektar menghabiskan dana sebesar Rp1,716 triliun.
Sisanya sebesar Rp5,484 triliun digunakan untuk sumber dana pengadaan infrastruktur pendukung kawasan industri seperti listrik, gas, jalan, pengolahan limbah, dan air bersih. Dana tersebut bersumber dari Kementerian Perindustrian, Pemprov Sulawesi Tengah, Pemkot Palu, dan Mitra Perusahaan.
Walikota Palu Hidayat mengatakan salah satu faktor yang menyebabkan perluasan lahan KEK dengan cara pembebasan lahan mengalami kesulitan karena kemampuan pembiayaan anggaran Pemkot Palu sangat terbatas.
“PAD Kota Palu tidak mampu membiayai pembebasan lahan KEK,” ujar Hidayat.
Saat ini, kata Hidayat, pendapatan asli daerah Kota Palu sekitar Rp 250 miliar dan setiap tahunnya tersisa sekitar Rp 90 miliar. Itupun katanya, total dana tersebut dipergunakan untuk membiayai honor dan segala macamnya pada program padat karya Kota Palu sekitar Rp 40 miliar.
Ia menjelaskan, pada prinsipnya pemerintah bersedia membayar lahan masyarakat di lokasi KEK Palu, namun kondisi keuangan daerah tidak memungkinan untuk dilakukan pembebasan lahan.
(fit/Palu Ekspres)
