BERDIALOG – Gubernur Longki Djanggola (tengah) berdialog dengan pejabat di Dinas Pertanian terkait surplus beras di Sulawesi Tengah
HPS ke-35 Dipusatkan di Donggala
DONGGALA, PE – Sulawesi Tengah menghadapi sejumlah tantangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Tantangan itu, antara lain, alih fungsi lahan, rusaknya jaringan irigasi, mahalnya upah tenaga kerja pertanian, lemahnya pemodalan petani dan juga naik turunnya harga pada saat panen raya. Demikian disampaikan Gubernur Sulawesi Tengah, H. Longki Djanggola, pada saat membuka peringatan Hari Pangan Sedunia ke-35 yang dipusatkan di Kabupaten Donggala.
Longki mengatakan untuk mengantisipasi itu, Pemerintah Provinsi dan Badan Ketahanan Pangan yang dipimpin Bupati/Walikota se-Sulawesi Tengah telah merumuskan sejumlah langkah antisipasi untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan di wilayahnya masing-masing.
“Daerah kita memang secara keseluruhan memperlihatkan peningkatan ketersediaan pangan. Kita bisa surplus produksi beras lebih dari 252 ton, namun hal ini belum menjadi garansi atas fenomena rawan pangan,” kata Longki. Gubernur Longki juga memberikan apresiasi pada upaya khusus peningkatan produksi padi jagung dan kedelai yang lebih dikenal sebagai Upsus Pajala.
“Tantangan-tantangan yang saya sebutkan tadi dapat kita jawab dengan Upsus Pajala. Upsus harus kita dukung agar dapat mencapai target melalui penyediaan modal usaha tani, pengerahan tenaga kerja pertanian, perbaikan jaringan irigasi, pemberian pupuk, menyediakan benih unggul yang tepat, memberi bantuan traktor dan alat-alat serta sarana pertanian lainnya, ” sebut mantan Bupati Parigi Moutong itu.
Usai pembukaan peringatan HPS ke-35, Gubernur Longki, Bupati Donggala, sejumlah kepala satuan kerja pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya menggelar panen raya padi di Lembasada, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala.
Sementara, peringatan HPN itu juga diisi dengan pameran hasil-hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan dari semua Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. Pameran akan berlangsung hingga 10 Oktober 2015 mendatang. (humas)
