Tak Mau Tergantung Tengkulak, Petani Jagung Touna Minta Bimbingan Pemerintah

  • Whatsapp

PALU EKSPRES, AMPANA – Petani jagung di Kabupaten Tojo Una Una saat ini masih sangat bergantung pada tengkulak. Akibatnya, harga jual yang mereka peroleh lebih rendah dari harga di pasaran.

Hal itu disampaikan oleh Anggota DPRD Sulawesi Tengah, Ir. Suprapto Dg. Situru, MH saat dihubungi Palu Ekspres, Selasa (19/12).

Bacaan Lainnya

Suprapto mengatakan, salah satu penyebab masih belum meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani jagung dikarenakan hal tersebut.

“Petani jagung mengeluh karena harga jagung yang rendah akibat tengkulak sehingga mereka tidak mendapatkan keuntungan,” ungkap SDS nama sapaan Anggota DPRD Sulawesi Tengah Dapil Poso Morowali, Morowali Utara dan Tojo Una Una itu.

Menurutnya, para petani jagung sudah terikat dengan tengkulak, karena sudah mengambil panjar lebih awal sebelum masuk waktu panen.

“Kebutuhan mereka sehari-hari mulai dari pengolahan lahan dan kebutuhan keluarga yang mendesak sudah ambil dari tengkulak,” tuturnya.

Olehnya, kata dia pada reses kali ini, masyarakat tidak hanya meminta bantuan alat pertanian dan bibit saja. Akan tetapi mereka minta dibimbing dari proses pengolahan lahan hingga proses pemasaran hasil panen.

“Kita sebagai pemerintah harus mengawal dan menyediakan harga yang bagus dari hasil panen para petani, Sehingga pada masa panen, para petani jagung tidak mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil panen mereka,” ujarnya.

Lanjutnya, pemerintah daerah setidaknya berperan melalui badan usaha daerah di bidang perdagangan komoditi nglokal sehingga bisa membantu petani jagung.

“Mestinya ini bisa menjadi perhatian dari Bank Sulteng atau perusahaan daerah. Sehingga kesulitan petani khususnya permodalan bisa diatasi, mereka tidak terjebak lagi oleh permainan tengkulak yang cenderung merugikan petani,” katanya.

SDS mengatakan salah satu daerah penghasil jagung di Sulawesi Tengah dan menjadi salah satu penyangga pasokan jagung ke Gorontalo adalah Tojo Una Una.

Hanya saja kata dia, karena kurangnya intervensi permodalan dan transportasi dari pemerintah daerah sehingga petani setempat tidak mendapatkan keuntungan.

(mg3/Palu Ekspres)

Pos terkait