I Nyoman Dwinda (foto: HAMDI ANWAR)
PALU,PE- Sekira 7,42 persen atau 27,185 jiwa dari total penduduk 368 ribu jiwa lebih di Kota Palu, tercatat masih hidup di bawah garis kemiskinan hingga tahun 2015. Berdasarkan asumsi Badan Pusat Statistik (BPS) Palu, rata-rata pengeluaran perkapita penduduk miskin itu hanya pada kisaran nominal Rp 416.596 dalam sebulan.
Kepala BPS Palu I Nyoman Dwinda menyebutkan, pengeluaran dengan jumlah nominal sekian diasumsikan hanya untuk memenuhi belanja kebutuhan pangan dan non pangan. “Artinya, jika pengeluaran penduduk itu tidak sampai dengan angka Rp416.596 dalam sebulan maka penduduk itu tergolong hidup di bawah garis kemiskinan,” jelas I Nyoman Dwindu, di kantornya Senin 9 Januari 2017.
Menurutnya, asumsi itu mengacu pada survei sosial ekonomi nasional(Susenas) yang dilakukan BPS setia tahun berjalan. Melalui metode Susenas terang I Nyoman Dwindu, akan tergambar hitungan pengeluaran penduduk yang akan menentukan apakah pengeluaran itu memenuhi kebutuhan dasar penduduk atau tidak.
“Susenas ini yang dijadikan asumsi secara makro untuk menentukan miskin tidaknya seorang penduduk. Jika pengeluaran penduduk ternyata rendah dan tidak memenuhi kebutuhan dasar minimal penduduk, maka penduduk itu digolongkan hidup di bawah garis kemiskinan atau tergolong miskin. Begitupun sebaliknya,”terang I Nyoman Dwindu.
Lantas bagaimana dengan intervensi Pemkot Palu melalui program padat karya? Menurutnya, meskipun tujuannya untuk penduduk miskin, namun program itu tidak mempengaruhi secara siignifikan terhadap jumlah penduduk miskin.
Pasalnya kata dia, program tersebut mungkin tidak menyasar seluruh penduduk miskin di Kota Palu. Artinya dari jumlah penduduk miskin yang tercatat dalam data tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinian kota (TNP2K) tidak semua tercover dalam program itu.
“Penduduk miskin kita 7.42 persen, kalau kita lihat dari jumlah penduduk ada sekitar 25 ribu orang. Nah yang masuk dalam padat karya kan hanya sekitar 5 ribu. Masih banyak penduduk miskin yang tidak ikut,”jelasnya.
Kalaupun tercover lanjut Nyoman, nilainya mungkin tidak besar yakni hanya diintervensi sebesar Rp500ribu per kepala keluarga bukan hitungan perjiwa. Ini dampaknya kecil terhadap peningkatan ekonomi karena seorang penduduk menanggung minimal dua orang dalam rumah tangganya.
“Dampaknya memang ada tapi mungkin tidak terlalu signifikan. Apalagi data ini bergerak dinamis. Karena banyak orang yang datang ke Palu. Nah yang datang itu belum tentu kategori diatas garis kemiskinan,”urainya.
Dia menambahkan, pihaknya masih menunggu rilis terbaru tahun 2016 untuk data jumlah penduduk miskin di Kota Palu.Meski begitu, jumlah penduduk miskin di Kota Palu tercatat yang paling rendah diantara seluruh kabupaten lainnya di Sulteng.
Untuk tahun 2015, persetase penduduk miskin tercatat sebesar 7,42persen. Naik dari tahun 2014 yakni sebesar 7,05persen. Data itu lebih rendah dari data penduduk miskin yang tercatat untuk Provinsi Sulteng dan nasional.
“2014 ke tahun 2015 persentasenya sudah cukup kecil. Cuma sedikit walaupun jumlahnya kecil. Meski begitu masih dikisaran 7persen lebih rendah dari data provinsi dan nasional,”jelasnya.
Sebenarnya tambah I Nyoman, indikator ekonomi di Kota Palu sudah cukup baik. Tapi menurutnya tidak semua indikator ekonomi makro dapat langsung mengintervensi penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan.
“Jadi meskipun inflasi dan pertumbuhan ekonominya tumbuh cukup bagus. Nah belum tentu ekonomi bagus itu dinikmati tingkat bawah,”demikian I Nyoman Dwindu.(mdi)
