PALU EKSPRES, PALU– Kementerian Sosial (Kemensos) mulai menyalurkan bantuan sosial (Bansos) berupa beras kepada Kelompok Penerima Manfaat (KPM). Penyaluran perdana di wilayah Sulteng dilakukan di Kota Palu sebanyak 15.292 yang diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Palu Hidayat kepada KPM, Senin 14 September 2020 di Ruang Bantaya Kantor Wali Kota Palu.
Wali kota menegaskan Bansos ini bukan program APBD Palu atau dari APBD Pemerintah Provinsi Sulteng. Kriteria penerimanya sudah melalui proses verifikasi dan validasi serta ditetapkan pihak Kemensos.
“Ini tugas dari pendamping atau petugas pendistribusi (Transporter). Jelaskan secara gamblang mengenai Bansos ini. Saya percaya pendamping dan koordinator bisa menjelaskan ini secara tuntas ditingkat masyarakat,” pesannya.
Pasalnya, informasi mengenai sasaran warga atas Bansos ini tidak sampai secara utuh. Mengenai siapa yang berhak mendapatkan dan bagaimana kriterianya. “Saya tidak banyak mengikuti perkembangan soal Bansos ini. Kalau tidak salah, KPM ini sebelumnya sudah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” tandasnya.
Hidayat berharap semoga Bansos ini bermanfaat bagi masyarakat Terlebih saat dalam situasi bencana alam dan non alam. Situasi ini katanya sangat menggangu ekonomi masyarakat di Palu. “Belum selesai kita dengan bencana alam, kininkita harus menghadapi lagi bencana non alam. Namun ini harus diterima dengan sabar. Mungkin ini ujian bagi orang beriman. Tapi teguran bagi mereka yang belum tekun beriman,”ujarnya. Program Bansos PKH menurutnya sangat tepat disalurkan saat ini. Karena dari sisi dampak sangat membantu warga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
“Tapi disisi lain ada orang yang memanfaatkan sebagai isu politik yang menyatakan itu adalah bantuan dari Pemkot Palu mengingat ini tahun politik,” sebutnya.
Hidayat pun meminta para transporter Bansos ini bisa sekaligus melakukan kajian dan evaluasi di lini lapangan saat proses distrubusi. Yakni, terhadap kelompok-kalompok usaha yang sebelumnya telah dibina untuk mengembangkan usahanya.
“Bantu Dinsos pantau kelompok usaha itu, kenapa usahanya macet. Kita akan adakan tambahan insentif untuk itu,” imbuh wali kota.
Pimpinan Perum Bulog Sulteng, Basir menjelaskan Bansos ini merupakan bagian dari Program Keluarga Harapan ( PKH) Kemensos RI. Program ini sudah dilaunching beberapa waktu lalu. Namun kata Basir, Bansos ini sedikit berbeda dengan Bansos beras reguler seperti beras miskin dan beras sejahtera. Kedua Bansos reguler itu diantar langsung Bulog ke kelurahan. Lalu pemerintah kelurahan berperan menyampaikan ke KPM.
“Bansos beras 3 bulan ini diantarkan langsung ke KPM oleh petugas tansporter,” jelasnya.
Terkait rencana distribusi, Basir berpesan agar semua pihak penting untuk selalu berkoordinasi dengan Bulog di gudang Layana. Agar bisa mengatur jadwal disrtibusi. “Sukses distribusi tergantung koordinasi PKH, Bulog dan transporter. Sehingga nantinya tidak miskomunukasi maka akan kami atur secara bergilir,” pungkas Basir. (mdi/palu ekspres)
