Longki : Calon Kepala Daerah Jangan Menebar Janji Kosong nan Palsu

PALU EKSPRES, DONGGALA- Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Sulawesi Tengah , Longki Djanggola bersama tim pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng Nomor Urut 1, Mohammad Hidayat Lamakarate – Bartholomeus Tandigala menggelar kampanye dialogis di sejumlah titik di Kabupaten Donggala, Jumat (13/11/2020) pekan lalu. Dimulai dari Wani, menuju Labuan hingga ke Sindue, Tambu dan Balaesang.
Dalam pelbagai kesempatan berorasi, Longki menekankan bahwa daerah ini harus dipilih pemimpin muda dan energik. Sosok Hidayat – Bartho yang diusung Gerindra dan PDI Perjuangan serta didukung Parpol PBB, PKPI, Partai Berkarya, PSI, dan Partai Gelora adalah jawabannya.
“Dalam usia saya sekarang yang sudah mencapai 68 tahun terasa benar betapa saya harus menguras energi ketika harus mengunjungi sejumlah wilayah di 12 kabupaten dan 1 kota kita. Padahal saya ini rajin berolahraga dan terus menjaga kebugaran tubuh saya,” sebut dia.
Olehnya, tandas Longki, kita membutuhkan pemimpin muda dan energik untuk memimpin Sulteng ke depan. Apalagi bila mengingat menjadi Gubernur di era ini akan mempunyai tantangan luar biasa di tengah gempuran global.
Dan mengapa harus Hidayat – Bartho yang menjadi jawaban tepat untuk Sulteng ke depan, menurut Longki, intinya adalah regenerasi kepemimpinan di daerah ini.
“Hidayat Lamakarate itu adalah perwakilan generasi milineal yang akan memastikan bangkitnya Sulawesi Tengah di masa depan. Bila dia terpilih, maka dia akan menjadi Gubernur termuda se-Indonesia,” imbuh dia.
Dalam lawatan politiknya itu, Longki juga menyebut soal calon kepala daerah yang membagikan kartu program mereka, yang mereka sebut sebagai Kartu Sulteng Sejahtera.
“Dalam debat putaran pertama, calon kepala daerah ini menyebutkan itu hanya ditujukkan kepada keluarga miskin. Namun kenyataannya, kartu ini dibagikan hampir ke seluruh warga. Itu ditengarai dan berpotensi sebagai pembohongan. Apalagi itu tidak termasuk dalam alat peraga kampanye yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum. Kita sudah melaporkan itu ke Bawaslu,” ujar Longki lagi.
Selain itu, ia meminta agar calon kepala daerah, membuat program pembangunan yang rasional dan realistis, bertimbang pada kondisi keuangan daerah dan juga harus mengacu pada aturan serta perundang-undangan yang berlaku.
“Sebab bila tidak itu, itu sama saja dengan menebar janji kosong nan palsu kepada masyarakat sekadar untuk meraup suara. Dan bila itu tidak mampu dilaksanakan pada lima tahun pertama, bukankah akan menjadi seperti ‘dosa politik’ yang akan terus ditagih pemilih,” demikian Longki Djanggola. ***